PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPRD Kota Pekanbaru mengagendakan pemanggilan pihak Pertamina selaku distributor bahan bakar minya (BBM). Pemanggilan ini buntut dari kelangkaan BBM jenis premium yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di SPBU.
"Sudah kami jadwalkan. Selasa (2/3) pekan depan kami hearing Pertamina," ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Munawar Syahputra kepada wartawan, Kamis (25/2).
Agenda hearing ini diungkapkan politisi Nasdem ini berangkat dari keluhan masyarakat Pekanbaru. Disebutkan sudah dua bulan terjadi kelangkaan BBM jenis premium atau BBM subsidi di sejumlah SPBU di Pekanbaru.
Munculnya permasalahan ini, kata Munawar, maka DPRD ingin mengetahui apa persolaan yang terjadi dengan BBM subsidi ini.
"Tentu kelangkaan ini menjadi pertanyaan kami. Mengapa bisa terjadi kelangkaan premium di SPBU?" paparnya lagi.
Tidak hanya itu, dari kondisi langkanya BBM subsidi itu juga, menyebabkan terjadinya antrean panjang di pintu masuk SPBU dan berdampak pada gangguan tempat usaha warga karena antrean kendaraan roda empat itu menutup akses masuk ke tempat usaha mereka.
"Banyak dampak yang terjadi akibat dari kelangkaan BBM ini, sampai mengganggu usaha lain, bagi SPBU yang berdekatan dengan lingkungan usaha warga," terangnya lagi.
Maka dari itu, ditegaskan Munawar, dari masalah kelangkaan ini dimintanya pihak Pertamina dapat menjelaskannya keluhan kelangkaan BBM jenis premium ini. "Harus dijawab dengan terang dan benar, jangan ada rekayasa soal kelangkaan ini," sebutnya lagi.
Ditegaskannya lagi, agar pihak Pertamina bisa juga menjelaskan kondisi BBM subsidi saat ini. "Harus dijelaskan, jika memang harus menarik subsidi sampaikan dengan bijak dan jangan siksa rakyat dengan harus menerima kelangkaan dan harus mengantri panjang saat ingin mengisi BBM,"katanya.
Munawar juga minta Pertamina untuk menyampaikan berapa sebenarnya kuota BBM subsidi atau premium untuk Pekanbaru. "Harus dijelaskan semuanya, berapa kuota BBM premium untuk Pekanbaru, dan jika harus menambah ini harus ditambah, masa penghasil minyak harus pakai antri, kita pertanyakan semuanya nanti," tuturnya.(gus)
