RIAUPOS.CO - Hingga 31 Desember 2015, realisasi Belanja Langsung (BL) Kepulauan Meranti tidak sinkron antara fisik dan keuangan. Hal itu diakibatkan utang Pemkab Meranti kepada rekanan akhir tahun lalu. Dari data Bagian Administrasi Pembangunan dari sekitar Rp850 miliar anggaran BL, realisasi fisik sebesar 80,50 persen. Sedangkan realisasi anggaran hanya 65,28 persen.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Eldy Saputra, menjelaskan perbandingan fisik dan keuangan tidak ideal. Namun hal itu memang terjadi akibat dana transfer dari pusat tidak masuk pada akhir tahun.
“Fisik tinggi, karena pekerjaan setiap SKPD selesai, namun karena masalah rasionalisasi, transfer dana dari pusat tidak masuk. Jadi terdapat beberapa kegiatan yang belum terbayar,” ungkap Eldy akhir pekan lalu di Selatpanjang.
Dijelaskannya jumlah paket proyek pada 2015 yakni sebanyak 573 paket yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Meranti. Walaupun belum terbayar sepenuhnya, namun pembayaran terhadap rekanan akan dilakukan melalui APBD 2016.
Terkait pelaporan kegiatan dan keuangan dari seluruh SKPD, Pemkab Meranti sudah menerapkan melalui Ti Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra). Sehingga penginputan realisasi kegiatan fisik dan keuangan bisa dilakukan setiap bulannya. “Tahun lalu namanya Tepa. Peng-input-an berada di Adpem,” tambah Kabag Adpem Setdakab Kepulauan Meranti tersebut.
Diterangkannya juga Tepra tersebut nantinya secara online akan dilaporkan kepada presiden melalui tim kepresidenan. Sehingga dapat dilakukan pengecekan dan pemantauan terhadap realisasi kegiatan fisik dan keuangan daerah oleh pusat.
“Makanya kita menuntut ketaatan SKPD dalam menyampaikan laporan realisasi keuangan dan kegiatannya setiap bulannya paling lama tanggal 10. Karena penginputan dan pelaporan secara online akan dilakukan paling lama setiap bulannya pada tanggal 15,” terang Eldy Saputra.(ade)
