PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jasa Raharja Putera (JRP Insurance) Provinsi Riau mengadakan Hari Guru menjadi salah satu perayaan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Peringatan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi bagi para guru atas jasa-jasanya. Terutama bagi para guru yang mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3 T) dengan segala problematikanya.
Hari Guru Nasional (HGN) diperingati setiap 25 November. Tahun ini, HGN memasuki peringatan ke-78. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menetapkan tema tahun ini "Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar".
Sayang, hingga peringatan ke-78 tahun ini, masih banyak guru yang merasa belum "merdeka". Khususnya mereka yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Mereka masih terkendala dengan sejumlah keterbatasan dan fasilitas di tempat mengajar. Baik pemenuhan infrastruktur jalan dan sarana prasarana pendidikan, telekomunikasi, listrik, dan kesejahteraan tenaga pendidik yang masih jauh dari harapan.
Hal ini pula dialami Ahmadi SPd, seorang guru SDN 006 Dusun Penyeruk, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Dirinya rela berpisah dengan keluarga demi pengabdian. Pria ini lulus CPNS tenaga pendidik pada 2019. Sejak itu dia ditempatkan di daerah terpencil yang berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ahmadi, salah satu dari sekian guru yang bertugas di kawasan pedalaman dengan kategori 3T. Kendati demikian dia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih. Meski, saat ini dia juga tidak menampik adanya perhatian pemerintah. "Di tempat saya mengajar, terdapat 4 guru. Tiga PNS dan 1 guru P3K," katanya.
Dengan demikian, masing-masing guru mengajar 2 kelas. Ahmadi, mengaku tetap bersyukur meski mengabdi di perbatasan dan pedalaman. Pasalnya, apa yang dia lakukan juga merupakan bagian dari ibadah, karena ikut mencerdaskan anak bangsa.
"Bagi saya, dimana pun mengabdi yang terpenting bisa kreatif, inovatif dan mampu bersaing," paparnya.
Diceritakannya, di awal dia mengajar di sekolah tersebut hanya ada 1 guru yang mengajar 6 kelas dengan total 23 anak didik.
Hal yang sama dialami para guru SD, SLTP dan SLTA yang bertugas di daerah sulit atau sangat tertinggal di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rohul. Tepatnya di sejumlah dusun yang ada di Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan, dan Desa Sungai Kijang yang jauh dari ibu kota Kecamatan Rokan IV Koto.
Seperti yang disampaikan Jufriantoni SPdI, salah seorang guru honorer atau guru tidak tetap yang berada di Kecamatan Rokan IV Koto. Dia mulai mengajar sejak tiga tahun lalu di SMA terbuka Desa Cipang Kiri Hilir.
Sekolah itu, saat ini telah berubah status menjadi SMAN 3 Rokan IV Koto yang baru diresmikan pada Mei 2023. Sebagai guru yang mengajar daerah sangat tertinggal di Kabupaten Rohul, dirinya merasakan suka dan duka.
Jarak tempat tinggalnya dengan sekolah sangat jauh. Akses jalan susah dilewati saat hujan. Kesejahteraan masih jauh dari harapan. Tak sebanding dengan hasil jerih keringatnya yang diterima setiap bulan. Namun dirinya tetap semangat tinggi untuk mencerdaskan anak-anak di kampung halamannya.
"Syukur Alhamdulillah pada saat ini. Dengan telah diresmikannya SMAN 3 Rokan IV Koto saya sudah masuk dalam Dapodik dan bisa mengikuti seleksi kompetensi PPPK Tahun 2023. Kini tinggal menunggu hasil kelulusan. Kami guru honorer SMAN 3 Rokan IV Koto mengucapkan terima kasih kepada Kasek Junianto SPd MPd yang telah berupaya memperjuangkan status di Dapodik hingga tahun ini bisa ikut seleksi PPPK Fungsional Guru," tutur Juprintoni kepada Riau Pos, Kamis (23/11).
Dalam momentum HGN tahun ini, Jupriantoni mengharapkan, tenaga guru yang mengajar di daerah sulit termasuk dirinya dapat diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk diangkat statusnya sebagai PPPK. Sehingga ke depan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rohul Margono saat dikonfirmasi, Jumat (24/11) menyebutkan kesejahteraan guru honorer atau komite yang mengajar di sekolah negeri baik jenjang pendidikan TK, SD, SMP di Kabupaten Rohul terus diupayakan dengan memberikan peluang untuk mengikuti seleksi kompetensi PPPK di lingkungan Pemkab Rohul tahun 2023.
Diakuinya, dari usulan yang disampaikan Pemkab Rohul ke Kemendikbud RI, untuk kuota PPPK jabatan fungsional guru yang diterima tahun ini 2.241 orang. Tentunya ini peluang yang besar bagi guru-guru yang mengajar di sekolah negeri. "Kita doakan guru honorer baik yang mengajar di TK, SD, SMP di Kabupaten Rohul bisa lulus sebagai PPPK sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para guru," tuturnya.
Mantan Kadis PMPD Rohul itu menyebutkan, pada tahun lalu, Pemerintah Pusat telah mengangkat 588 tenaga guru honorer di jenjang TK, SD, SMP di Rohul sebagai ASN PPPK. "Secara bertahap, guru yang mengajar di daerah terpencil yang ada di Rohul mendapat perhatian khusus dari pemerintah," pintanya.
Tak hanya di Rohul, di Siak juga masih banyak guru yang mengajar di daerah 3T. Guru SMP dan SD di Kabupaten Siak ada sekitar 4.527. Dari jumlah itu, ada yang ditempatkan di sekolah khusus dan di sekolah terpencil. Sekolah khusus ada di wilayah Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Sedangkan sekolah terpencil ada di Mungkal, Muara Bungkal, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Mahadar melalui Sekretaris Disdik Fakhrurazi mengatakan, selain di Kecamatan Sungai apit, sekolah terpencil ada juga di Kecamatan Sungai Mandau, tepatnya di Tasik Betung, Lubuk Umbut, dan Bencah Umbai.
Selain itu ada juga di Minas, tepatnya di Minas Asal dan Mandi Angin. Untuk Kecamatan Kandis di Gondang, Kecamatan Lubuk Dalam berada di Kampung Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, serta di Kecamatan Koto Gasib ada di wilayah Lubuk Miam. "Bagi guru yang mengajar di wilayah khusus dan wilayah terpencil, kami memberikan gaji ekstra," terang Fakhrurazi.
Saat ini yang menjadi persoalan adalah, tentang penempatan guru PPPK. Sebab penempatan itu ada yang membuat suami terpisah dengan istri dan anak, atau sebaliknya. "Tentu saja hal ini menjadi dilema, dan kami sudah melakukan koordinasi ke Kemenpan-RB agar mendapat izin melakukan relokasi," terangnya.
Terkait relokasi tentu akan dievaluasi lagi, tidak hanya sekedar relokasi, sebab akan berdampak pada tidak meratanya penempatan guru. Saat ini, penempatan guru cukup merata karena sudah sesuai kebutuhan. Hanya saja kebanyakan guru PPPK penempatannya membuat terpisah dengan keluarga.
Di Dumai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Yusmanidar mengatakan sampai saat ini keberadaan guru dengan status aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN masih sama banyaknya. "Untuk saat ini di Kota Dumai terdapat 3.915 guru yang mengajar di Dumai dengan rincian 2.428 guru Sekolah Dasar (SD), 933 orang guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 554 guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)," ujar Yusmanidar, Jumat (24/11).
Dikatakan Yusmanidar dari jumlah 3.915 guru tersebut, 1.391 guru berstatus ASN, 1.374 guru dengan status non-ASN dan 656 guru dengan status PPPK. "Saat ini guru di pinggiran kota saat ini belum banyak yang pegawai, namun pemerintah sudah mengusahakan mengangkat status dan ekonomi guru dengan pengadaan PPPK," lanjut Yusmanidar.
Lebih lanjut dikatakan Yusmanidar, idealnya 1 guru dapat mengajar 24 jam pelajaran tergantung jumlah jam tersedia dan jumlah rombongan belajar di satuan pendidikannya.
Di Kabupaten Kuansing, jumlah guru ada sekitar 2.940 orang. Jumlah tersebut belum termasuk guru bantu provinsi dan guru bantu kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuansing, Doni Aprialdi mengatakan guru di Kuansing terbantu dengan adanya guru PPPK yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kuansing.
Terkait guru-guru sekolah dasar yang mengajar di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan, Doni Aprialdi mengatakan masing-masing kepala sekolah bertanggug jawab mengontrol guru-guru tersebut. "Kita selalu mengecek dan mendengar masukan dari para Kasek dan guru-guru yang sedang bertugas," ujarnya.
"Kita akan selalu dukung guru muda kita untuk menjadi guru penggerak agar proses implementasi dan percepatan implementasi di Kuansing segera berjalan normal dan terwujud bersama BPMP Riau yang senantiasa mengarahkan dengan anggaran APBN," tambahnya.
Ke depan, tambah Doni, pihaknya berusaha keras supaya ada peningkatan kompetensi guru dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan pada tahun 2024. "Guru-guru di Kuansing cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Tinggal kita tingkat lagi kompetensinya melalui pelatihan yang bermutu berkealanjutan," sebut Doni.
Sementara itu, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan apresiasi dan menghormati jasa para guru yang sudah mengabdikan diri untuk mendidik generasi penerus bangsa karena guru adalah penyuluh dan penerang bangsa.
Pj Bupati Kampar yang juga Ketua Dewan Pembina PGRI Kabupaten Kampar menyampaikan, terima kasih kepada pengurus PGRI Kabupaten Kampar dan seluruh pengurus cabang PGRI se-Kabupaten Kampar yang secara terus menerus ikut neningkatkan kapasitas dan kinerja guru.
"Serta juga melakukan kerja sama dan sinergitas yang baik dengan Pemkab Kampar dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan seluruh guru di kabupaten Kampar," tambahnya.
24.704 Guru Tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Riau
Sebanyak 24.704 guru tingkat SMA/SMK/SLB baik negeri dan swasta tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau. Dari puluhan ribu guru tersebut, yang terbanyak merupakan guru SMA Negeri yakni mencapai 10.728 orang.
Kepala Dinas Pendidikan Riau Dr Kamsol mengatakan, dari jumlah 10.728 guru SMA Negeri tersebut paling banyak terdapat di Kabupaten Kampar yakni sebanyak 1.596 orang, Bengkalis 1.342 orang, Rokan Hilir 1.201 orang, kota Pekanbaru 1.168 orang.
"Kemudian Kabupaten Siak 1.004 orang, Rokan Hulu 911 orang, Indragiri Hilir 743 orang, Indragiri Hulu 682 orang, Kepulauan Meranti 395 orang, kota Dumai 331 orang, Kuantan Singingi 725 orang dan Pelalawan 630 orang," paparnya.
Disebutkan Kamsol, untuk penyebaran guru tersebut sudah merata di seluruh kabupaten/kota di Riau. Namun memang pihaknya masih kekurangan jumlah guru SMK yang sesuai dengan kompetensinya, untuk mencukupinya pihaknya memberikan pelatihan kepada para guru tersebut.
Sementara untuk kesejahteraan, khusus untuk tingkat SMA/SMK saat ini untuk guru yang masih honorer. Sudah diberikan kesetaraan gaji melalui bantuan keuangan dari Provinsi Riau. "Untuk gaji guru honorer tingkat SMA sederajat di Riau sudah setara, yakni Rp2,5 juta per bulan. Kemudian juga hingga saat ini sudah lebih 7 ribu guru honorer yang diangkat menjadi PPPK," ujarnya.(kom/sol/epp/mng/ind/yas)
