JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022 masih mendapat rapor merah dari organisasi/serikat guru. Khususnya, terkait seleksi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, nasib para guru khususnya guru honorer belum menunjukkan adanya perubahan menuju perbaikan. Seleksi guru PPPK yang semula diharapkan menjadi solusi atas minimnya kesejahteraan guru, ternyata makin terlihat karut-marut.
"Janji yang pernah diungkapkan Mendikbudristek dan MenpanRB untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN PPPK ternyata ghosting belaka," ujarnya, Kamis (24/11).
Pada 2021, hanya 293 ribu yang dapat formasi PPPK. Tahun ini, formasi yang tersedia kembali minim. Hanya sekitar 319 ribu formasi. Jauh dari janji 1 juta. "Lebih mengenaskan lagi, sebanyak 193.954 guru lulus tes passing grade PPPK 2021 namun tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini," ungkapnya.
Mirisnya, sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat oleh pihak yayasan. "Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung," keluhnya.
Menurutnya, 3 tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Sayangnya, sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ke-3. Molor 1 tahun. Lalu, skema pelamar prioritas I (P1), prioritas II (P2), prioritas III (P3) dan umum dalam seleksi tahap ketiga ini justru menimbulkan ketidakadilan baru. Sebab, 193 ribu guru yang masuk kategori P1 banyak yang turun level ke P2 dan di bawahnya. "Mestinya 193 ribu guru itu dulu yang dipastikan tuntas, dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi Pansel urai satu persatu dulu," tuturnya.
Kemudian, berbicara mengenai kesejahteraan guru khususnya honorer masih jauh panggang dari api. Gaji mereka jauh di bawah UMP/UMK daerah. Rata-rata Rp500 ribu-Rp1 juta perbulan. Padahal, merujuk pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
Negara pun dinilai memiliki hutang besar pada para guru honorer ini. Mengingat, Indonesia mengalami darurat guru ASN di sekolah negeri, di mana kekosongan ini diisi dan ditopang oleh tenaga guru honorer. Hingga 2024, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri diperkirakan mencapai 1,3 juta guru. Sayangnya, hingga kini baru 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari Pemda.
Melihat kondisi ini, P2G berharap Presiden Joko Widodo turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di tanah air, termasuk menuntaskan persoalan seleksi Guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan. Guru masih jauh dari sejahtera.
Kemudian, P2G juga menyoroti masih terjadinya kekerasan (bullying) di satuan pendidikan yang dialami siswa maupun guru. Karenanya, P2G mendesak organisasi profesi guru terlibat memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak seperti UU Perlindungan Anak bagi guru agar tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik siswa.
P2G juga meminta dinas pendidikan tiap daerah proaktif mengedukasi, bahkan memfasilitasi sekolah agar menjadi sekolah ramah anak. Termasuk, tegas dalam memberikan sanksi tegas pada sekolah yang belum membentuk gugus tugas pencegahan kekerasan di satuan pendidikannya sesuai amanah Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. "Kekerasan di sekolah makin menjadi-jadi, sekolah sudah keadaan darurat. Kemdikbud, Kemenag dan Pemda mesti gercep. Jangan sampai kita menormalisasi kekerasan apapun bentuknya," paparnya.
Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tak luput dari perhatian P2G. Kemendikbudristek didesak untuk membuka kembali dan melanjutkan uji publik RUU Sisdiknas secara dialogis dengan semua stakeholder pendidikan pasca ditolaknya RUU tersebut oleh Badan Legislasi DPR RI.
Penolakan tersebut, kata dia, harusnya jadi momentum bagi Kemendikbudristek memperbaiki naskah akademik dan batang tubuh RUU Sisdiknas agar sesuai dengan aspirasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Pembentukan tim kerja atau Pokja RUU Sisdiknas yang diwakili semua unsur stakeholders pendidikan dinilai perlu agar partisipatif sesuai dengan konsep meaningful participation.
Di sisi lain, P2G meminta Kemdikbud Ristek, Kemenag, dan Pemda bersama BNPB dan lembaga terkait gencar memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi warga sekolah terkait kesiapsiagaan bencana. Memang, sudah ada aturan terkait hal tersebut, yakni Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Namun, hal itu tak cukup. Di lapangan, warga sekolah belum mengetahui aturan tersebut.
Padahal, ratusan ribu sekolah dan madrasah tersebar di wilayah Indonesia yang rawan bencana alam seperti gempa dan banjir. "Karenanya, pemerintah perlu diberikan wawasan kesiapsiagaan bencana," tambah Ketua P2G Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhaimin.
Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) juga menyampaikan sejumlah kepada para pengajar menyambut peringatan HGN 2022. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah kemenag Muhammad Zain mengatakan, guru-guru saat ini, khususnya di madrasah, dihadapkan pada kondisi yang menantang.
Yaitu dampak-dampak dari perkembangan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. Zain mengatakan adanya revolusi industri tersebut, menghadirkan perubahan yang begitu cepat dan tidak terduga. "Perubahan itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit ditebak," katanya.
Dia mengatakan dampak dari revolusi industri 4.0 itu menghadirkan tantangan zaman yang disebut VUCA. Yaitu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dia menegaskan para guru harus mampu menjawab tantangan tersebut.
Salah satu cara untuk menjawab tantangan itu adalah menjadi guru yang terus berinovasi dan berprestasi di bidangnya. "Itulah fokus kita saat ini," katanya.
Mendorong para guru untuk berinovasi dan berprestasi. Dia menegaskan bahwa para guru dan tenaga kependidikan untuk terus berusaha menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya.
Dia mengatakan tema besar HGN tahun ini adalah Inovasi Mendidik Generasi. Kemenag secara khusus memberikan apresiasi kepada para guru yang berprestasi melalui ajang. Anugrah GTK Madrasah 2022. Program ini diharapkan merangsang guru untuk terus meningkatakan kompetensi, profesionalisme, kinerja, dan prestasi serta berinovasi.(mia/wan/jpg)
