PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - MERASA dianggap sebagai anak tiri yang kurang dipedulikan, ratusan pegawai honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua (FHK2), Senin (24/9) siang kemarin mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Bupati Kabupaten Pelalawan.
Kedatangan massa sebanyak 332 orang didominasi oleh para guru honorer K2 ini, guna meminta agar pihak legislatif (DPRD Pelalawan) serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, dapat memperjuangkan nasib mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Sedangkan kedatangan massa yang dikawal ketat puluhan personel Polres Pelalawan dan Polsek Pangkalankerinci ini, disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H Nasarudin SH MH.
Dalam aksi damai tersebut, koordinator utama (Kordum) Andri SPd menyampaikan orasinya bahwa aksi damai ini dilakukan pihaknya (FHK2) ini, merupakan bentuk perjuangan ratusan para pegawai honorer K2 khususnya para tenaga pendidik atau guru.
Di mana setelah mereka mengabdi puluhan tahun kepada negara, namun tidak memperoleh prioritas peningkatan status untuk menjadi PNS pada rekrutmen pegawai yang tengah dibuka oleh Kemenpan-RB pada tahun 2018 ini.
“Ya, tujuan kami mendatangi kantor DPRD pagi hari ini, guna menyampaikan aspirasi serta meminta dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan juga DPRD Pelalawan untuk memperjuangkan nasib kami sebagai honorer K2 Pelalawan sehingga dapat diangkat menjadi PNS tanpa seleksi dan tes. Dan tidak hanya menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes, kami juga meminta agar Pemkab Pelalawan dapat menunda atau memundurkan waktu pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2018 ini. Serta mengutamakan dan prioritaskan pengangkatan honorer K2 khususnya tenaga pendidik menjadi PNS,” terang Andri yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) Kabupaten Pelalawan kepada Riau Pos, Senin (24/9).
Diungkapkannya, bahwa sejak tahun 2003 silam hingga tahun 2018 ini, masih ada sebanyak 332 orang pegawai honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS. Dimana dari jumlah ratusan honorer K2 ini, mayoritas adalah para tenaga pendidik atau guru yakni sebanyak 264 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 72 orang honorer K2 lainnya, merupakan para tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat.
“Jadi, tuntutan kami dari ratusan pegawai honorer K2 Kabupaten Pelalawan ini, sangatlah wajar. Pasalnya, kami sebagai honorer K2 telah mengabdi selama puluhan tahun, tanpa adanya kejelasan peningkatan status menjadi PNS,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan H Nasaruddin SH MH berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para honorer K2 di Kabupaten Pelalawan terkait penangkatan honorer menjadi PNS kepada DPR RI dan juga pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB.
“Dua tahun yang lalu, kita telah mengirimkan surat kepada KemenPAN-RB terkait pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. Tapi, hingga saat ini masih belum dikabulkan, sehingga pada hari ini kita bersama Bupati Pelalawan akan mengirimkan surat lagi untuk lebih memperkuat,’’ ucapnya.(izl)
(Laporan M AMIN AMRAN, Pangkalankerinci)
