PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Berbagai aspirasi diterima Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Pelalawan, Sewitri saat melaksanakan reses pekan lalu. Di antara aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat ialah mengenai bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu.
Aspirasi itupun diperjuangkan dengan sungguh-sungguh oleh Sewitri. Sehingga pada tahun 2022 ini, ia mewujudkan pembangunan sebanyak 20 rumah layak huni untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan. Hal ini diungkapkan Sewitri saat ditemui Riau Pos di DPRD Riau, Rabu (24/8).
Kata dia, untuk pembangunan RLH tersebut saat ini sudah masuk kedalam proses lelang pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. "Alhamdulillah dari aspirasi masyarakat, kami berhasil mewujudkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 20 unit untuk tahun 2022 ini. Mudah-mudahan masyarakat penerima nantinya bisa terbantu dan menempati hunian baru nanti untuk kehidupan berkeluarga yang lebih baik," ucap Politisi Golkar tersebut.
Diakui Sewitri, rumah layak huni bukan satu-satunya aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada dirinya. Ada banyak aspirasi yang ditampung dan akan diperjuangkan dia untuk direalisasikan kepada Pemprov Riau.
Sebagai contoh, dari pemerintahan kelurahan mengatakan bahwa bantuan dana kelurahan mendapatkan anggaran lebih sedikit dibandingkan dengan dana desa.
Selain itu, konstituen di dapilnya juga banyak meminta pemberdayaan perempuan. Sebab, selama ini Sewitri sendiri sangat sering mendampingi dan berbaur dengan masyarakat dari kalangan ibu-ibu. "Saya dominan mendampingi ibu-ibunya, karena dana PKK dan dana posyandu sudah ditiadakan jadi mereka meminta untuk diadakan pelatihan untuk ibu-ibu agar mereka bisa untuk bisa menambah pendapatan keluarga," tuturnya.
Selain itu ada juga persoalan UMKM yang sudah diberikan pelatihan dan pembinaan, terkendala dengan pemasaran produk. Hal ini juga harus mendapat solusi dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten agar ada wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. "Jadi terkendala di pemasaran. Kita ingin ibu-ibu yang sudah dibina dan sudah memiliki usaha ini solusi pemerintah bisa menyediakan wadah hasil produksi ibu-ibu rumah tangga ini," ujarnya.(nda)
