PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mengekspos kinerja dan fakta APBN Riau tahun anggaran 2022. Kepala Kanwil DPJb Provinsi Riau, Ismed Saputra mengatakan, untuk pendapatan wilayah Riau sendiri, mencapai Rp34,38 triliun.
Angka tersebut tumbuh sebesar 25,54 persen (yoy), dengan komponen penerimaan pajak sebesar Rp19,50 triliun, tumbuh sebesar 36,99 persen (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp13,72 triliun, tumbuh sebesar 12,76 persen (yoy), dan PNBP sebesar Rp1,16 triliun, tumbuh sebesar 17,77 persen (yoy). Pendapatan Badan Layanan Umum berasal dari pendapatan pada Unri, UIN Suska dan RS Bhayangkara.
Adapun belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami penurunan sebesar Rp84,59 M atau -1,07 persen dari sebelumnya. Sementara, realisasi Pemerintah Pusat di Provinsi Riau mencapai Rp7,79 triliun dari pagu Rp8,15 triliun.
"Realisasi terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp3,2 triliun, belanja barang Rp2,9 triliun, belanja modal Rp1,7 triliun, dan belanja sosial Rp29,71 miliar," paparnya dalam kegiatan press release kinerja APBN Perwakilan Kemenkeu Provinsi Riau, di aula DPJb, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (25/1/2023).
Ismed mengatakan ada beberapa kendala terkait realisasi tersebut. Di antaranya ialah kesenjangan kapasitas SDM pengelola keuangan, besarnya nilai outstanding kontrak dan tingginya pagu blokir pada Satuan Kerja K/L. Kemudian, kegiatan yang tidak dilaksanakan sampai akhir tahun, perubahan kontrak single year ke multi years, adanya kegiatan nasional yang terbit pagunya di akhir triwulan III dan ketersediaan barang/jasa sesuai TKDN 40 persen juga menjadi kendala.
"Kendala lain ialah komitmen penyedia barang atau jasa dalam penyelesaian pekerjaan, adanya penyesuaian harga terkait inflasi dan kenaikan harga BBM serta rendahnya realisasi belanja sejalan dengan pagu belanja yang juga lebih rendah dari TAYL (Pagu belanja berkurang Rp2,78 T)," terangnya lagi.
Beberapa realisasi belanja infrastruktur tahun 2022, di antaranya berupa pembangunan Jembatan Nilo sepanjang 26 meter senilai Rp12,69 M, preservasi dan pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 741,97 km senilai Rp357,731 M, pembangunan Pelabuhan Mengkapan dan Bandar Sri Junjungan senilai Rp16,4 M dan lainnya.
Realisasi TKDD Riau Tahun 2022 mencapai Rp22,94 triliun. Realisasi ini terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp8,7 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp8,4 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp145 miliar , DAK Non Fisik sebesar Rp3,1 triliun, DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau sebesar Rp1,1 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp1,4 triliun. Persentase realisasi terbesar DAK Fisik di Kepulauan Meranti 98,91 persen dan terendah di Kuansing 30,53 persen.
Menurut Ismed, kinerja APBN perlu terus dijaga dan diarahkan untuk melindungi masyarakat, mendukung pemulihan, dan menjaga kesinambungan fiskal. Dengan demikian, kinerja solid APBN 2022 dapat terus mendukung optimisme pemulihan ekonomi Indonesia serta mengantisipasi ketidakpastian dan konsolidasi fiskal di 2023.
''Sesuai yang dikatakan Menteri Keuangan, kita akan terus menjaga APBN keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif dan tentu sehat dan sustainable. Ini adalah salah satu prasyarat bagi Indonesia untuk terus maju dan berkembang sehingga kita bisa mencapai cita-cita negara Indonesia," tutupnya.
Laporan: Siti Azura (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
