BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau menggelar diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Forum Group Diskusi (FGD) Peluang Investasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.
Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Gedung Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Selasa (9/5/2023), menghadirkan Direktur Polbeng Johny Custer sebagai keynote speech dan 3 narasumber, yakni Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau H Dahlan Tampubolon, Regional Economist Kemenkeu Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Rinto.
Kepala Badan Bappeda Rinto mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan upaya untuk memperbaiki norma dan tata literasi yang ada di Bengkalis, sebab ruang-ruang diskusi ilmiah masih kurang dan penting untuk dilaksanakan, agar cara berpikir mahasiswa dapat lebih berkembang dengan forum seperti ini.
Terkait geografi Kabupaten Bengkalis, Rinto menjelaskan, saat ini penopang kuat perekonomian di Bengkalis berasal dari sektor pertambangan, dan Kabupaten Bengkalis tidak lagi menjadi kabupaten terkaya nomor 2 di Indonesia, melainkan saat ini posisinya berada di urutan 42.
"Imej kabupaten terkaya cukup merugikan kita, sebab kita selalu dianggap mampu dan tidak memerlukan bantuan, meski demikian Pemkab Bengkalis tetap komitmen dan konsisten mewujudkan 8 program unggulan yang telah menjadi azam kepala daerah yang harus didukung bersama demi mensejahterakan masyarakat di Negeri Junjungan," ujar Rinto.
Sedangkan Kepala Kanwil DJPB Prov Riau Ismed Saputra menjelaskan, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana penyebarluasan data dan hasil analisis Kajian Fiskal Regional yang telah disusun oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Riau sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Ismed juga menyampaikan, hasil Kajian Fiskal Regional Riau tahun 2023 yang salah satunya terkait tantangan dan pembangunan investasi di wilayah Riau. Adapun hasil kajian Fiskal Regional tersebut adalah pertama, arah kebijakan pembangunan Riau tahun 2023 sudah selaras dengan pembangunan nasional.
Kedua, isu perkebunan kelapa sawit yaitu deforestasi dan degradasi penggunaan kawasan konservasi. Ketiga, kapasitas produksi efektif air bersih masih sangat rendah. Kekayaan regional belum dimaksimalkan untuk berinvestasi. Keempat, jumlah penduduk yang tidak merata dan bonus demografi harus diperhatikan.(ifr)
Laporan: Abu Kasim
Editor: Edwar Yaman
