PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia membuka 1,6 juta formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rekrutmen ini menjadi solusi dari rencana penghapusan tenaga honorer pada akhir November 2023 nanti.
Tapi, keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan 12 kabupaten/kota tak terlalu banyak mengusulkan formasi PPPK ke pusat Tapi, keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan 12 kabupaten/kota tak terlalu banyak mengusulkan formasi PPPK ke pusat.
Pemprov Riau dan 12 pemerintah daerah yang ada di Riau pun memprioritaskan usulan formasi PPPK guru. Dari data yang diperoleh Riau Pos dari Pemprov Riau dan 12 kabupaten/kota, sebanyak 14.819 formasi diusulkan ke pusat. Sedangkan kuota PPPK guru yang dibuka pemerintah tahun ini sebanyak 601.286 se-Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengajukan 3.400 formasi tahun ini. Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Endinovelly mengatakan, formasi tenaga PPPK yang diajukan tersebut untuk tiga jenis jabatan yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
“Menindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), kami sudah mengajukan usulan formasi PPPK tahun 2023 sebanyak 3.400,” katanya.
Dalam pengusulan formasi PPPK tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengetahui keperluan pegawai masing-masing. Namun, pihaknya tetap memfokuskan pada pelayanan dasar yakni kesehatan dan pendidikan. Karena itu, dari usulan formasi tersebut didominasi oleh tenaga guru.
“Untuk usulan formasi guru sebanyak 3.057. Tenaga kesehatan sebanyak 174, dan 169 untuk tenaga teknis,” paparnya.
Pihaknya mengakui tidak semua keperluan tenaga pegawai dapat dipenuhi. Pasalnya, juga terdapat pembatasan kuota dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “Dari jumlah usulan formasi tersebut, kami juga belum mengetahui berapa formasi yang disetujui oleh pemerintah pusat melalui Kemenpan RB,” jelasnya.
Setelah ada penetapan formasi PPPK yang disetujui oleh pemerintah pusat, baru akan dilakukan pengumuman untuk dilakukan seleksi. “Untuk pengumuman formasi PPPK yang disetujui, kami juga masih menunggu,” ujarnya.
Prioritas PPPK guru juga dilakukan Pemkab Rohul. ‘’Pada tahun ini, kami memprioritaskan pengangkatan PPPK guru di lingkungan Pemkab Rohul. Kami sudah instruksikan kepada Disdikpora agar seluruh tenaga guru honorer Rohul diusulkan pengajuan formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru ke Pemerintah Pusat. Kalau tidak salah jumlahnya ada sekitar 2 ribuan tenaga guru honorer Rohul yang kami ajukan untuk diangkat menjadi PPPK guru Tahun 2023,’’ ungkap Bupati Rohul H Sukiman, Jumat (19/5).
Data yang didapat Riau Pos, tahun ini Pemkab Rohul hanya memprioritaskan formasi untuk PPPK guru, yakni 2.200. Rohul tidak mengusulkan formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Orang nomor satu Rohul itu mengharapkan usulan ini mendapat skala prioritas oleh pemerintah pusat. Karena pengadaan PPPK ini salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk pengurangan atau penghapusan tenaga honorer yang ada di daerah.
Apalagi untuk penggajian PPPK guru pada tahun ini, lanjut Bupati dua periode itu, dananya telah dialokasikan melalui APBD Rohul Tahun 2023 melalui Pos Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat. Dalam artian penggunaan DAU itu, hanya dikhususkan untuk pengganjian formasi PPPK tahun 2023.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul Erfan Dedi Sanjaya SSTP MSi saat dikonfirmasi membenarkan Pemkab Rohul telah mengajukan pengusulan formasi PPPK Guru sebanyak 2.200.
‘’Untuk penggajian PPPK guru Tahun 2023, kami telah koordinasi dengan BPKAD Rohul. Untuk penggajian PPPK guru tersebut anggarannya sudah dialokasikan melalui DAU tahun ini. Sementara untuk tunjangan PPPK guru yang melekat, akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan APBD Rohul,’’ jelasnya.
Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) juga demikian. Dari 3.518 usulan tenaga PPPK, 3.480 di antaranya merupakan formasi guru. Sisanya usulan untuk tenaga kesehatan. ‘’ Kami berharap ke depan lebih banyak lagi PPPK yang lulus,” ujar Kepala Badan (Kaban) Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Inhil Sri Suharni Rawi.
Dikatakan Sri, Inhil memerlukan lebih dari 3 ribu formasi PPPK. Namun, jumlah tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat. “Untuk formasi guru PPPK yang dinyatakan lolos seleksi tahun lalu hanya 336 dari 342 formasi yang disetujui pusat. Sedangkan formasi kesehatan sebanyak 60 dan dinyatakan lulus hanya 13 orang. Terakhir untuk formasi teknis yang lulus hanya 11 dari 24 formasi yang disetujui,’’ uajrnya.
Demikian juga dengan Pemkab Indragiri Hulu. Dari total 2.132 PPPK yang diusulkan tahun ini, sebanyak 1.868 untuk PPPK guru dan sisanya untuk formasi tenaga kesehatan 246. Sedangkan untuk tenaga teknis tak diusulkan.
“Karena dianjurkan untuk mengajukan lebih maksimal, makanya diajukan sesuai data honorer yang tersedia,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Inhu, H Subrantas SP, Selasa (16/5).
Pengajuan penerimaan pegawai melalui jalur PPPK awalnya lebih memprioritaskan honorer yang tergabung dalam K1 atau K2. Kemudian dalam pengajuannya, tidak ada lagi yang berasal dari K1 serta hanya hitungan puluhan yang masih tersisa dari K2. Tahun ini, usulan tidak saja dari kalangan K2, tetapi juga kelompok guru bantu daerah.
Subrantas mengatakan, ini baru sebatas usulan karena belum diketahui berapa jumlah yang disetujui pusat. Karena saat ini lebih ditekankan kepada kemampuan daerah untuk menyiapkan gajinya. “Kami sifatnya menunggu berapa yang disetujui dari usulan tersebut yakni guru 1.868 orang dan kesehatan 264 orang,” terangnya.
Kabupaten Kuantan Singingi juga memprioritaskan PPPK guru tahun ini. “Iya. Kami usulkan 1.038 orang, masing-masing untuk guru sebanyak 817 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 221 orang. Ini kuota Kuansing,” kata Kepala BKPP Kuansing Masrul Hakim MPd I kepada Riau Pos, Rabu (17/5).
Ia menyebutkan bahwa jumlah itu dibagi sesuai keperluan pegawai di dua instasi tersebut. Terkait anggaran, Masrul akan menggunakan DAU tahun 2023. “Semoga bisa lancar sehingga kekurangan tenaga di dua dinas ini bisa terpenuhi,” kata Masrul Hakim.
Pemerintahan Kota Dumai juga mengutamakan PPPK guru tahun ini. Pengajuan ini dilakukan Pemerintahan Kota Dumai setelah mempertimbangkan keperluan guru dan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Dumai. “Setelah melakukan verifikasi dan pendataan bersama Badan Kepegawaian dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, tahun ini kita mengajukan sekitar 700 lebih formasi guru untuk PPPK dan itu belum untuk formasi kesehatan,” ujar Sekko Dumai, H Indra Gunawan, Senin (15/5).
‘’Terkait permasalahan kecurangan dan titip menitip, kami pastikan di Dumai tidak akan terjadi. Untuk siapa yang dinyatakan lulus seleksi PPPK itu, semua ditentukan oleh pusat. Pemko Dumai sifatnya hanya mengajukan saja sesuai dengan persyaratan yang ada,” ujar Sekko.
“Tekait gaji PPPK yang akan dibebankan melalui APBD Dumai, semua akan kami usulkan ke pemerintahan pusat. Dengan kata lain memang gaji melalui APBD, namun semuanya berasal dari keuangan pusat berdasarkan pengajuan yang kami lakukan,” tambahnya.
