PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui Komisi V DPRD Riau, melakukan kunjungan insidentil ke Kabupaten Bengkalis, Jumat (20/1). Kunjungan yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, ini berkaitan dengan pengawasan serta evaluasi DPRD pada program kegiatan penurunan jumlah angka stunting Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di UPT Puskesmas Pinggir.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P Hutagalung didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal, serta diikuti oleh anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya. Kedatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti dan Komisi V DPRD Provinsi Riau, diterima oleh Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Toharuddin.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya bersama rombongan yakni dalam rangka upaya untuk menuntaskan kasus stunting di Kabupaten Bengkalis.
“Selaku anggota DPRD Provinsi Riau khususnya dari Komisi V akan berupaya untuk menuntaskan stunting di Kabupaten Bengkalis ini. Untuk itu kami berpesan, teruslah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menyadari dari sekarang tentang bahaya stunting ini,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Dikatakan dia, persoalan stunting merupakan tanggung jawab bersama. Baik pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi. Maka dari itu, dia berkeinginan pemerintah daerah maupun provinsi dapat bersinergi dalam menekan angka kasus stunting di seluruh daerah di Riau. Hal ini bisa terwujud dengan keseriusan serta dukungan semua pihak.
“Kita tahu bahwa persoalan stunting ini merupakan tugas kita bersama. Maka dari itu perlu dukungan semua pihak agar ke depan kasus stunting dapat kita tekan,” sebutnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, Presiden Republik Indonesia Jokowi telah menyampaikan arahan tegas kepada kepala daerah untuk menekankan target angka prevalensi stunting di tahun 2024 menjadi 14 persen. Oleh karena itu, Gubri Syamsuar bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Riau dan instansi vertikal mengelar pertemuan dalam rangka melakukan penanganan stunting agar tepat sasaran.
“Jadi intinya kami hari ini memberikan petunjuk kepada semua OPD dan instansi vertikal terkait agar nanti arahan Presiden Jokowi ini dapat kita tindak lanjuti. Sehingga kita bisa mengendalikan inflasi, penanganan stunting tepat sasaran dan termasuk penanganan kemiskinan ekstrem,” ujar Syamsuar di Gedung Daerah, Pekanbaru, Jumat (20/1).
Gubri Syamsuar mengatakan, saat ini angka stunting Provinsi Riau belum resmi diumumkan. Namun, dari persentasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Provinsi Riau telah mengalami penurunan stunting sebanyak 4,4 persen.
“Kemaren itu data stunting kita ada 22,3 persen, kalau turun 4,4 persen berarti kita sekarang lebih kurang 17 persen. Tapi ini nanti akan diumumkan (pemerintah pusat) secara resmi bulan Februari,” katanya.
Kendati demikian, Syamsuar menegaskan, bahwa diperlukan sinergitas bersama dengan pemerintah kabupaten/kota serta menguatkan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Posyandu untuk mencapai target nasional.
“Sehingga perlu kerja sama dengan kabupaten/kota. Aksi penurunan stunting ini harus diaudit 3 bulan sekali terhadap keluarga di setiap daerah. Nanti kami juga akan kuatkan peran PKK dan posyandu,” tegas Gubri.(nda)
