Wajah Sumringah terlihat jelas terpancar dari Wajah Wali Kota Dumai, Zulfikli As dan Wakil Walikota Eko Suhardjo saat melayani salaman dari para pejabat, tokoh masyarakat Kota Dumai, kolega dan beberapa masyarakat, usai pelantikan, Rabu (17/2) kemarin di Gedung Daerah Provinsi Riau Jalan Diponegoro.
Dengan sabar pasangan yang menang pada Pilwako Dumai Desember 2015 lalu melayani salaman dari ratusan orang, yang mengucapkan selamat atas pelantikan dan memimpin Dumai untuk lima tahun ke depannya.
‘’Kami berdua akan segera melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam visi dan misi pemerintahan. Karena sudah menjadi tekad, kami akan memberikan yang terbaik untuk Kota Dumai,” ujar Zulkifli As.
Pria yang akbar disapa Zul As tersebut mengatakan ada beberapa hal yang bakal segera harus dikerjakan usai pelantikan terutama terkait air bersih, kemudian pembangunan infrastruktur dan koordinasi antar Satker serta memaksimalkan sektor industri. ‘’Selain itu nantinya pimpinan satker juga akan menandatangani pakta intregritas agar tidak melakukan korupsi dan beberapa hal penting lainnya,’’ sebutnya.
Sementara itu, Eko Suhardjo berjanji akan setia mendampingi Zulkifli AS sampai akhir masa jabatan. ‘’Tidak mungkin pisah di tengah jalan. Saya tetap komit dengan Pak Wako sampai masa jabatan berakhir,” tambahnya.
Sementara tokoh masyarakat Dumai, M Rizal Akbar mengucapkan selamat atas pelantikan Wako dan Wawako Dumai. Semoga dengan mereka bisa membawa Dumai ke arah lebih maju dan lebih baik lagi dari berbagai sektor. Selain sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat, ada dua hal penting lainnya yang disorot. Yakni pemasalahan air bersih, dan ekonomi Dumai yang lebih banyak dikuasai pengusaha di luar Dumai dibandingkan pengusaha local.
‘’Karena dengan bersinergi makanya akan lebih cepat memajukan Dumai,’’ sebut M Rizal.
Maksimalkan Serapan Anggaran
Secara keseluruhan, 199 Bupati dan Wali Kota terpilih resmi dilantik kemarin. Mereka masuk dalam pelantikan gelombang pertama karena sudah tidak ada persoalan yang mengganjal. Para bupati dan Wali Kota itu tidak bisa lagi berleha-leha, karena harus langsung bekerja. Beragam tantangan sudah menanti.
Pakar Otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohar mengatakan, ada tiga poin tantangan yang harus diselesaikan kepala daerah. Mulai dari konsolidasi politik di awal pemerintahan, hingga peningkatan pelayanan publik dan persoalan kesejahteraan yang menjadi tugas pokoknya.
“Itu merupakan persoalan mendasar yang harus selalu menjadi tantangan seorang pemimpin baru,” kata Djohermansyah saat dihubungi Jawa Pos (JPG) malam tadi.
Dijelaskan Djoehermansyah, beberapa pemimpin daerah mampu memberi kontribusi positif bagi pemerintah pusat menekan angka kemiskinan, khususnya di wilayahnya. “Kalau bisa menaklukkan tiga tantangan tersebut, saya kira bisa disebut sukses,” jelasnya.
Untuk mencapai hal tersebut, Djohan menilai kondisi saat ini jauh lebih menguntungkan. Pelaksaaan pilkada dan pelantikan yang dilakukan serentak memberikan kemudahan dalam melakukan upaya sinkronisasi dan sinergitas. Baik antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, ataupun antara satu kabupaten dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
“Perencanaan anggaran dan program tidak lagi terpisah-pisah,” jelasnya.
Terpisah, proses pelantikan bupati/walikota secara serentak diapresiasi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut dia, pelantikan bupati/walikota oleh gubernur merupakan tahapan berikutnya dari pelantikan gubernur oleh presiden di Istana Negara. “Artinya, garis koordinasinya jelas bahwa gubernur, bupati, wali kota, adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden Rabu (17/2).
Pemahaman tersebut, kata JK, sangat penting untuk memastikan kesamaan visi pembangunan antara pusat dan daerah. Karena itu, baik gubernur, bupati, dan wali kota pun diharap aktif memberikan masukan atau usulan agar bisa diakomodasi dalam program pemerintah pusat. “Agar program pembangunan berjalan baik,” katanya.(egp/amy/kas/evi/hsb/sol/far/byu/jpg/ted)
Sementara itu, terkait adanya masukan agar proses pelantikan dilakukan secara sederhana sehingga tidak memboroskan anggaran, JK menyebut jika pemerintah pusat selalu mendorong efisiensi anggaran. Terutama untuk anggaran-anggaran operasional yang tidak terkait dengan belanja modal yang produktif. “Kita selalu tekankan bagaimana efisienkan anggaran agar pembangunan bisa lebih baik,” ucapnya.
Seremoni pelantikan yang dilakukan di 32 ibu kota provinsi memang menyisakan kepiluan tersendiri bagi masyarakat. Tidak sedikit, di antara kepala daerah itu yang menanggapi merayakan momen pelantikan dengan berlebihan.
Di Sulawesi Selatan misalnya, salah seorang bupati terpilih dari Tana Toraja membooking 70 kamar untuk keluarga dan jajarannya di Kota Makassar. Tidak menutup kemungkinan, jika peristiwa yang sama terjadi di daerah lainnya, mengingat ada ratusan kepala daerah yang melakukan pelantikan.
Terkait hal tersebut, Djohermansyah menilai, hal tersebut merupakan konsekuensi dari pilkada serentak yang membuat pelantikan juga harus serentak. “Kan tidak mungkin kalau gubernur berkeliling ke banyak kabupaten dalam sehari,” kata alumnus University of Hawaii itu.
Namun, dia berpendapat jika seyogyanya pemerintah pusat harus mengambil kebijakan untuk meminimalisir dampak berlebihannya. Misalnya dengan membatasi jumlah keluarga, atau pejabat SKPD kabupaten/kota yang diikutsertakan. “Sepuluh orang cukup. Pimpinan dewan, Sekda, dan beberapa keluarga. Sisanya di daerah saja saat serah terima,” jelasnya.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riatmadji mengatakan, pihaknya mengaku tidak bisa mengatur fenomena tersebut, selama itu dilakukan dengan uang pribadi. “Selama tidak menggunakan uang negara tidak apa-apa,” ujarnya saat dihubungi JPG malam tadi.
Sebab, akan menjadi kerancuan, jika Kemendagri mengatur hal-hal yang sifatnya personal. Disinggung apakah ke depannya akan dilakukan evaluasi terkait hal tersebut, dia mengaku belum bisa bicara ke arah sana. Sebab, pihaknya harus mengkroscek terlebih dahulu kebenaran dari fakta-fakta tersebut.(egp/amy/kas/evi/hsb/sol/far/byu/jpg/ted/RP)
