(RIAUPOS.CO) - SEJARAH baru tercatat di Gedung Daerah Riau, Rabu (17/2). Untuk pertama kalinya empat pasangan kepala daerah di Riau dilantik secara bersamaan oleh Plt Gubenur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman di sana. Mereka adalah para pengemban amanah yang memenangi Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Yakni Bupati-Wakil Bupati Yopi Arianto-Khairizal (Indragiri Hulu), Irwan Nasir-Said Hasyim (Kepulauan Meranti), Amril Mukminin-Muhammad (Bengkalis), dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Dumai Zulkifli As-Eko Suharjo.
Tak heran pula bila gedung di Jalan Diponegoro itu disesaki ratusan orang. Tidak hanya para pejabat dari lingkungan Pemprov Riau, atau para pejabat dari empat daerah tersebut, tapi juga masyarakat biasa. Mereka ingin menjadi saksi momen bersejarah itu.
Kepada pemimpin baru di empat daerah tersebut, Plt Gubri berpesan tetap langgeng dalam menjalankan pemerintahan selama masa jabatan (2016-2021) sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Bupati dan wakilnya diharapkan bisa bekerja sama sampai akhir masa jabatan. Dua-duanya harus saling memahami tupoksi dan kewenangan,” pesan Plt Gubri.
Dikatakannya, setelah dilantik dan kembali ke daerah, mereka harus segera serah terima jabatan dan konsolidasi. Kemudian menunaikan janji-janji politik selama kampanye. Untuk dituangkan dalam visi misi dan dimasukkan RPJMD untuk penganggaran. Sehingga realisasi dapat terlaksana dengan optimal. Lebih lanjut diharapkan Andi Rachman (sapaan akrab Plt Gubri) kepala daerah baru harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
dengan pertimbangan kondisi daerah di mana sekarang terjadinya pengurangan DBH, kemudian dengan daya beli turun, maka akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).
“Dan masing-masing kab/kota, Bup/Wako harus bersama-sama melakukan rapat secara internal dengan dinas/badan yang ada di daerah. Supaya dapat lebih optimal,” tegasnya.
Andi juga mengingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan bupati dan wali kota dalam menjalankan tugas. Pertama, kepala daerah diminta menginventalisi dan mengidentifikasi isu-isu strategis dan aktual di daerahnya. Serta dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang terjadi, agar terciptanya kondisi aman. Kedua, kepala daerah harus mewujudkan visi-misi yang telah disampaikan dan dijanjikan kepada masyarakat di saat kampanye. Ketiga, kepala daerah hendaknya merealisasikan pelaksanaan APBD tahun 2016 kabupaten/kota dan mengupayakan untuk optimalisasi serapan APBD tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan sebaik-baiknya. Keempat, kepala daerah juga harus mengimplementasikan pelaksanaan urusan yang konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Seperti Pendanaan Sarana Prasarana dan Dukumen (P3D), serta perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
“Kepala daerah juga harus mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengamanatkan antara lain manajemen ASN agar dapat menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Andi.
Senada dengan Plt Gubri, kalangan legislator juga berpesan, agar kepala daerah benar-benar menjalankan program kerja lima tahun yang telah dirancangnya. Anggota DPRD Riau M Adil mengatakan, kepala daerah yang baru dilantik juga harus membuat komitmen untuk memajukan kabupaten/kota yang dipimpinnya lima tahun ke depan.
“Kami ingin mereka menjalankan janjinya itu lima tahun, jangan pula baru satu tahun menjabat mereka maju ikut pemilihan gubernur. Belum menjalankan tugasnya didepan masyarakat malah mau maju lagi, apalagi kalau dia menggunakan dana daerah,” katanya.
