PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Realisasi APBD Riau tahun 2020 baik fisik maupun keuangan masih tergolong rendah. Hingga pertengahan bulan September, realisasi keuangan APBD Riau baru 43,06 persen sedangkan realisasi fisik baru mencapai 48,14 persen.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar juga tampak masih belum melaksanakan kegiatan secara maksimal. Hal tersebut berdasarkan penelurusan Riau Pos melalui website tranparansi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yakni monev.riau.go.id.
Salah satu OPD yang memiliki anggaran besar yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR PKPP) Riau. OPD ini berada pada peringkat ke 37 dari 39 OPD dalam relasi APBD.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Riau Yan Prana Jaya mengatakan, khusus di Dinas PUPR PKPP, masih rendahnya realisasi APBD dikarenakan pekerjaan sudah dijalankan, namun rekanan belum mengambil uang muka pekerjaan.
"Pekerjaan sudah akan, tapi uang mukanya belum diambil. Mungkin rekanan itu modalnya besar, tapi kalau rekanan itu ambil uang muka, maka realisasinya akan ikut naik," sebutnya.
Dengan masih rendahnya serapan APBD tersebut, Sekda juga mengaku sudah mengumpulkan para kepala OPD untuk dimintai segera merealisasikan anggaran. Karena dari sisi waktu saat ini sudah menjelang akhir tahun.
"Triknya saya paksa OPD itu untuk merealisasikan anggaran, kami sudah rapat dan kepala OPD sudah saya paksa untuk segera merealisasikan anggaran," tegasnya.
Selain Dinas PUPR PKPP, OPD yang masih rendah realisasinya yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta ada juga Badan Pendapatan Daerah.
Sedangkan OPD dengan realisasi tertinggi saat ini yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RSUD Arifin Achmad, Inspektorat, Sekretariat DPRD Riau serta Rumah Sakit Jiwa Tampan.(gem)
Laporan: SOLEH SAPUTRA (Pekanbaru)
