PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pihak DPRD Riau mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dinilai lebih banyak menggunakan APBD untuk belanja tak langsung, dibandingkan belanja langsung yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat.
Untuk itu, ke depannya DPRD Riau meminta Pemprov Riau dapat lebih selektif lagi dalam penggunaan APBD- nya.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku sudah memiliki cara untuk melakukan menghemat APBD Riau terutama dalam hal belanja tak langsung. Salah satunya yakni dengan melakukan pengurangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini tengah dilakukan.
“Saran dari pihak DPRD Riau itu bagus, tentunya ke depannya hal ini akan kami perbaiki. Ke depan APBD Riau juga akan disesuaikan dengan keperluan dari pemerintah daerah dan juga keperluan masyarakat. Akan kami lihat lagi, di mana posturnya yang berlebih,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Syamsuar, dengan perombakan OPD yang saat ini tengah disusun, akan ada beberapa OPD yang digabungkan. Maka secara tidak langsung hak tersebut akan menghemat belanja tak langsung yang nantinya bisa dialihkan untuk keperluan lainnya.
“Kalau pengurangan OPD nanti sudah selesai, kemungkinan belanja tak langsung itu akan berkurang juga. Karena baru pada APBD perubahan tahun 2019 ini saya ikut menyusun, kalau sebelumnya kan belum,” sebutnya.
Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyebutkan, bahwa APBD Riau tahun 2019 tidak ‘sehat’. Pasalnya, sekitar 55 persen atau Rp5,07 triliun dari APBD Riau 2019 yang berjumlah Rp 9,17 triliun dialokasikan untuk belanja tidak langsung yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Fitra Riau, Tarmizi mengatakan, APBD Provinsi Riau di tahun 2019 dikatakan tidak ‘sehat’ karena lebih dari separuh APBD tersebut digunakan untuk pembiayaan gaji pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dan bantuan keuangan kepada kabupaten, kota, dan desa, serta belanja tidak terduga atau yang masuk pada kategori belanja tidak langsung.(sol)
