Alasanya, selama PJJ, siswa hanya mendapat unsur knowledge. Tidak mendapat skill, attitude, dan values yang penting bagi pengembangan siswa. Pemerintah telah dua kali menerbitkan SKB terkait pembelajaran di masa pandemi ini. Pertama, pada Juni 2020 yang memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan memprioritaskannya di zona hijau. Disusul SKB kedua, pada Agustus 2020, di mana kebijakan direlaksasi dengan perluasan izin pembelajaran tatap muka di zona kuning dan daerah kepualan.
Seiring berjalannya kebijakan tersebut, evaluasi juga dilakukan. Diketahui bahwa system PJJ juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, risiko putus sekolah yang meningat hingga capaian belajar anak yang menurun.
"Minimnya interaksi dengan teman dan guru menyebabkan stres pada anak. Anak juga terjebak kasus kekerasan di rumah," ungkapnya.
Melihat kondisi ini, pemerintah akhirnya merasa perlu menerbitkan kembali panduan pembelajaran terbaru. Yang mana, pada kebijakan ini, akan ditekankan pada sinergi lintas sektor dengan pemberian kewenangan penuh pada pemda. Pemda dinilai paling tahu kondisi penularan Covid-19 di wilayahnya. Sehingga nantinya, keputusan tak lagi mengacu pada zonasi yang ditetapkan oleh satgas Covid-19.
"Karena antar kelurahan dalam satu kecamatan saja bisa sangat berbeda. Makanya, keseragaman dalam satu kabupaten kota dinilai kurang pas," jelasnya.
Kendati begitu, persyaratan sebelum pembukaan sekolah kembali harus benar-benar dipatuhi. Terlebih, daftar periksa yang telah dibuat oleh Kemendikbud. Berkaca dari sebelumnya, dari 532 ribu sekolah dan madrasah, baru 42 persen yang mengisi daftar periksa. Sisanya masih belum merespon. "Bupati, gubernur diminta segera mendorong santuan pendidikannya untuk memenuhi daftar periksa untuk tatap muka," ungkapnya.
Menteri Agama (Menag) Fahrul Rozi turut mengamini. Menurutnya, meski pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) sudah menerapkan e-learning namun opsi pembelajaran tatap muka masih jadi pilihan. Karena ada di beberapa daerah yang infrastruktur tidak mumpuni hingga silabus yang belum memadai. Karenanya, ia mendukung penuh kebijakan pembukaan sekolah yang diserahkan pada pemda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian menambahkan, pihaknya akan memberikan arahan detail menganai apa saja yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan dan dinas terkait agar tidak terjadi penularan di lingkungan sekolah. Meski, risiko penularan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau pesantren. Seperti yang terjadi di Hamburg, Jerman. Dari 472 sekolah, 172 sekolah dilaporakn terinfeksi. Dari jumlah tersebut, ternyata 78 persen tertular di luar sekolah.
"Karenanya perlu dipastikan mobilitas anak-anak dari rumah ke sekolah," tegasnya. Artinya, sistem transportasi publik juga harus dipastikan memenuhi protokol kesehatan. Mengingat, bakal ada lonjangan penumpang oleh anak sekolah. "Di sini peran dinas perhubungan sangat penting," sambungnya.
Kemudian Dinas komminfo, kata dia, juga harus secara massif melakukan sosialisasi agar anak tetap patuh pada protokol kesehatan. Sosialisasi ini pun wajib disampaikan pada pada orang tua. Sehingga, mereka bisa ikut memastikan anak-anak mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan pembelajaran tatap muka.
Dinas kesehatan turut diminta untuk aktif membantu dinas kominfo. Tidak hanya sebatas sosialisasi tapi juga melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di sekolah. Termasuk meningkatkan kapasistas fasilitas kesehatan, terutama untuk karantina. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bilamana terjadi klaster baru.
"Dinas juga dapat melakukan testing secara random di satuan pendidikan dengan biaya dari pemda. Bila perlu dilakukan secara regular," ungkap mantan Kapolri tersebut.
Seluruh detil tugas tersebut, lanjut dia, bakal ditindaklanjuti dalam surat edaran Mendagri yang rencananya akan dikeluarkan pekan depan. Tito berharap, adanya waktu satu bulan ke depan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk seluruh persiapan tersebut. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa segala anggaran yang digunakan untuk melengkapi mekanisme proteksi pembelajaran tatap muka agar di masukkan ke dalam dokumen rencana kerja daerah (RKPD). Bagi pemda yang pemasukannya rendah dan sangat bergantung dari transfer pusat, Tito meminta Mendikbud bisa mendukung bila mana masih ada ruang fiskal.
"Kemudian, bagi yang nanti sudah tatap muka. Jangan karena setelah sekian bulan, maka euforianya jadi terjadi pengumpulan sampai mengakibatkan penularan," tegasnya.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengaku mendukung penuh penyerahan kewenangan pembukaan sekolah untuk KBM tatap muka pada pemda. Dia menilai, hal ini merupakan langkah bijaksana lantaran pemda paling tahu dan mengerti situasi Covid-19 di daerahnya.
"Tentunya bisa serentak atau bertahap, dengan tetap mengacu pada laju penyerbaran Covid-19 di wilayahnya," ungkapnya.(mia/lum/ted)
Laporan: JPG (Jakarta)
Pesan Redaksi:
Mari bersama-sama melawan Covid-19. Riaupos.co mengajak seluruh pembaca ikut mengampanyekan gerakan 3M Lawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, selalu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak serta hindari kerumunan.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
