PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Triwulan pertama pada 2018 menyisakan sejumlah catatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Salah satunya adalah serapan APBD yang masih rendah oleh pemprov. Hal itu berimbas kepada perputaran ekonomi masyarakat Riau. Di mana perekonomian hanya mengandalkan sektor swasta. Sedangkan belanja modal pemprov tidak berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Selasa (17/4). Ia tidak menyalahkan pemprov. Lantaran penyebab rendahnya serapan APBD dikarenakan birokrasi yang lambat.