TOLAK BANGUN WADUK SERBAGUNA

Kami Tak Mau Desa Kami Tenggelam

Riau | Selasa, 24 April 2018 - 10:18 WIB

Kami Tak Mau Desa Kami Tenggelam
UNJUK RASA: Massa yang tergabung dalam Aliansi Penolak Waduk Rokan berunjuk rasa di gerbang kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (23/4/2018). Dalam aksinya mereka menolak pembangunan Waduk Serbaguna Lompatan Harimau di Kabupaten Rokan Hulu. (MHD AKHWAN/RIAU POS)

Terlihat saat pendemo menyampaikan orasi, aksi saling dorong sempat terjadi. Terutama di saat ribuan pengunjuk rasa berusaha menerobos pintu gerbang kantor bupati. Tujuannya untuk bertemu dengan bupati Rohul.

Namun, upaya pengunjuk rasa tersebut terhalang pagar betis petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP yang sudah siap berjaga di depan pagar. Setelah menunggu cukup lama akhirnya ribuan pengunjuk rasa ditemui Bupati H Sukiman yang didampingi Kepala Bappeda Rohul Nifzar, dan Camat Rokan IV Koto Muhammad Abrar dan pejabat Rohul lainnya.

Baca Juga :Pemilu di Indonesia Paling Singkat Sekaligus Paling Rumit

Dalam orasinya, koordinator aksi Rio Andri mengatakan, pembangunan Waduk Serbaguna Lompatan Harimau merupakan bentuk penjajahan yang dilakukan pemerintah kepada rakyat. Dengan alasan, waduk itu akan memenuhi energi listrik nasional. Dalam artian, demi PSN, pemerintah daerah tega menenggelamkan permukiman warga 4 desa yang telah dihuni ratus tahun oleh masyarakat.

‘’Kami tidak ingin desa kami ditenggelamkan. Kami ingin desa kami tetap seperti sekarang ini. Karena ini peninggalan dari nenek moyang kami. Dan kami menolak pembangunan waduk itu di daerah kami,’’ ujarnya.

Rio meminta kepada bupati Rohul mendesak pemerintah pusat membatalkan proyek pembangunan waduk tersebut. Rio juga meminta kepada bupati memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat, bahwa Pemkab Rohul bersama masyarakat menolak pembangunan waduk di Kecamatan Rokan IV Koto.  

Bahkan, lanjutnya, proyek Waduk Serbaguna Lompatan Harimau akan mengusir warga empat desa dari kampung halaman mereka. Termasuk menghilangkan kultur budaya, dan tentunya akan menenggelamkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi saat proyek pembangunan PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar dilaksanakan.

‘’Jika pembangunan waduk tetap dilanjutkan, maka akan ada sekitar 10.000 jiwa penduduk di Kecamatan Rokan IV Koto, khususnya empat desa harus pindah dari kampung halaman. Karena kampung akan ditenggelamkan seperti yang pernah terjadi pada pembangunan PLTA Koto Panjang Kampar,’’ jelasnya.









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook