TOLAK BANGUN WADUK SERBAGUNA

Kami Tak Mau Desa Kami Tenggelam

Riau | Selasa, 24 April 2018 - 10:18 WIB

Kami Tak Mau Desa Kami Tenggelam
UNJUK RASA: Massa yang tergabung dalam Aliansi Penolak Waduk Rokan berunjuk rasa di gerbang kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (23/4/2018). Dalam aksinya mereka menolak pembangunan Waduk Serbaguna Lompatan Harimau di Kabupaten Rokan Hulu. (MHD AKHWAN/RIAU POS)

Demonstran yang menolak ditemui selain Plt Gubernur sempat meradang dan memancing emosi petugas dan sempat terjadi keributan. Dampaknya sekitar pukul 16.00 WIB demonstran memblokir Jalan Sudirman di Tugu Zapin pada empat sisi persimpangan jalan.

15 menit berjalan aksi pemblokiran jalan, massa tetap tak mau membuka akses lalu lintas. Alhasil, antrean panjang terus terjadi karena tidak ada pergerakan kendaraan di Jalan Sudirman hingga arah flyover dan arah Sudirman bawah serta Gajah Mada. Bahkan hujan pun tak menyurutkan langkah mahasiswa memblokir Jalan Sudirman hingga berjalan hampir satu jam.

Baca Juga :Pemilu di Indonesia Paling Singkat Sekaligus Paling Rumit

Massa baru mereda setelah memanggil perwakilan Plt gubernur untuk berhadapan dengan mereka dan kemudian menolaknya. “Silakan kembali karena kami perlu Plt gubernur,” tegas koordinator aksi yang kemudian membubarkan diri.

Pembangunan Waduk Serbaguna Lompatan Harimau sebenarnya baru dalam tahap perencanaan. Pihak BWSS III Ditjen SDA Kementerian PUPR baru pada tahap menyiapkan sesign. Demikian dikatakan Asisten I Setdaprov Riau H Ahmad Syah Harrofie ditemui usai massa membubarkan diri.

“Ini kan sebenarnya atas usulan masyarakat dan Pemerintah Rokan Hulu. Jadi tidak datang begitu saja, juga masih dalam tahap perencanaan dan kajian awal untuk DED-nya,” ungkap Ahmad Syah di kantor gubernur.

Menurut Ahmad Syah, jika memang tidak diterima masyarakat dan ada surat pembatalan dari Pemkab setempat sebagai rekomendasi yang diteruskan kepada kementerian, tentunya diakui Ahmad Syah hal tersebut bisa membatalkan PSN di Riau.

“Untuk menambah 15 dari 14 PSN yang batal tentunya hal yang mudah bagi pemerintah pusat, mendapatkannya yang sulit,” katanya.

Memang, Presiden RI secara resmi pada Maret lalu sudah membatalkan 14 PSN di Tanah Air karena berbagai pertimbangan. Jika ditambah dengan pembatalan Waduk Lompatan Harimau menurutnya tentu bukan hal yang sulit dan anggaran yang diberikan untuk Riau akan dipindahkan ke provinsi lain.









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook