PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap parah membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya berkunjung lagi ke Riau. Presiden bersama rombongan datang, Senin (16/9) sekitar pukul 18.44 WIB.

Berikutnya Presiden memimpin langsung pelaksanaan rapat terbatas (ratas) bersama para menteri terkait, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan forkopimda Riau di Hotel Novotel, Pekanbaru, pada pukul 19.00 WIB.

Jelang kedatangan Presiden, selain diwarnai gelombang demo dan protes mahasiswa seharian. Ini terkait janji Presiden saat debat capres dan saat kampanye pilpres beberapa waktu lalu yang akan menuntaskan karhutla. Termasuk akan mencopot pangdam, danrem, kapolda, kapolres hingga kapolsek jika tak mampu mengatasi karhutla di wilayah hukumnya.

Kedatangan Presiden juga disambut dengan warkah petuah dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Warkah ini khusus kepada penyandang gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara tersebut. Warkah petuah dikeluarkan LAM Riau kepada sang Presiden tentang penanggulangan asap Riau dikeluarkan Senin (16/9) malam. Dalam isinya, terdapat tujuh poin petuah yang dikeluarkan LAM Riau. Dikeluarkan setelah LAM Riau melakukan perbincangan yang mendalam dengan asas musyawarah untuk mufakat, seiya sekata serta sepakat.

"Warkah tentang penanggulangan bencana asap kepada Tuan Presiden Datuk Seri Setia Amanah Negara. Warkah ini juga akan disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Riau, baik yang jauh maupun dekat, baik di laut maupun di darat," kata Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) drh Chaidir MM meminta Presiden segera menetapkan Riau sebagai daerah darurat bencana. Hal ini disampaikan Chaidir berdasarkan hasil rapat bersama pengurus FKPMR, karena tingkat pencemaran udara sudah sampai pada tingkat berbahaya dan mengancam balita, ibu hamil, ibu menyusui dan juga orang-orang tua (kelompok yang rentan terkena dampaknya). Apalagi kebakaran ini terjadi terus-menerus secara masif dan sebenarnya ada UU yang mengaturnya.

"Maka kita meminta kepada Presiden supaya Riau ini ditetapkan sebagai darurat bencana dengan melihat kondisi saat ini," tegas Chaidir.

Anggota DPD RI Edwin Pratama Putra turut mengapresiasi kedatangan Presiden ke Riau. Meskipun, katanya, harus berteriak dan "nyinyir" untuk meminta orang nomor satu di Indonesia itu turun langsung ke Riau.

>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.

Laporan : Tim Riau Pos
Editor : Rinaldi