BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Kurang dari sebulan dari rapat dengar pendapat (hearing) sebelumnya, sekitar 373 guru kembali menyesaki ruang rapat DPRD Kampar, Senin (16/4). Para guru dari berbagai daerah kini mempertanyakan hasil hearing sebelumnya. Mereka ditemui Komisi II yang langsung bersama Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri.

Tuntutan itu berkaitan dengan kejelasan gaji dan status mereka yang belum juga ada kejelasan sejak hearing sebelumnya.

Koordinator Daerah (Korda) Forum Guru Honor Komite (HK) 2 Kabupaten Kampar Rosmaniar menyebutkan, ada guru di Kampar yang sudah mengajar 15 tahun sebagai HK 2, tapi masih menerima gaji Rp200 ribu. Malah paling tinggi hanya Rp500 ribu. Rosmaniar sendiri bersama Ketua DPRD dan sejumlah anggota komisi juga ikut menemui Menpan RB di Jakarta untuk menanyakan nasib dan status mereka. Rosmaniar dalam pertemuan itu juga menjelaskan hasil pertemuan tersebut.

‘’Diskusi sangat alot, dari banyak paparan saya ambil kesimpulan, HK 2 di seluruh Indonesia hanya yang tes terakhir 2013, selebihnya mereka katakan status kita ini tak jelas. Tapi wakil kita di sini sangat antusias memperjuangkan. Ini awal perjuangan, tapi kami harus berjuang dengan guru dari kabupaten lain, agar mereka membentuk forum yang sama. Tapi mereka terlihat santai karena mereka sejahtera, mereka diberi gaji yang layak tapi kami tidak. Sekarang tinggal Pemkab Kampar memperjuangkan nasib kami,’’ sebut Rosmaniar.

Mata Rosmaniar berkaca-kaca ketika menyebutkan mereka sudah bekerja sebagai honorer sejak 1997 dengan honor mulai Rp100-200 ribu per bulan dan kini maksimal hanya Rp500 ribu. Menanggapi hal ini Ketua DPRD Ahmad Fikri membesarkan hati para guru yang di dalam ruang itu ada yang sampai duduk lesehan. Menurutnya, tidak ada alasan Legislatif tidak membantu para guru.

‘’Tidak ada alasan kami tidak membantu tenaga guru dan tenaga kesehatan, ini wajib hukumnya, nanti yg sunat dipinggirkan dulu dalam penganggarannya,’’ sebut Fikri.

Fikri menyebutkan, peran guru sangat besar dalam pembangunan daerah karena berperan sebagai pembentuk sumber daya manusia. Dirinya menegaskan, belum tentunya diri bisa berdiri menjadi Ketua DPRD Kampar tanpa ada polesan tangan, keikhlasan dan kesabaran para guru yang mendidik di kelas.

‘’Apakah kami tega melihat orang yang mengajar anak kita di sekolah bergaji kecil tapi tetap bekerka ikhlas. Ini seakan kita menghisap darah mereka. Mereka bekerja mati-matian mendidik anak kita dengan gaji horor, lalu kita seenaknya menikmati anak kita bersekolah dan terdidik oleh mereka, ini menghisap darah namanya,’’ sebut Fikri.

Fikri mengajak rekan kerjanya dari Komisi II untuk memperjuangkan anggaran bagi para guru tersebut. Hasil hearing ini akan dilaporkan langsung ke Pemkab Kampar. Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kampar Hermiati menyebutkan, kendati belum jelas nasib mereka dari Kemenpan RB, tapi masih ada jalan lain yang bisa ditempuh.

Pernyataan yang diamini Ahmad Fikri ini disambut ucapan takbir dan uraian air mata sejumlah ibu guru yang menyesaki ruangan di lantai dasar gedung DPRD Kampar tersebut. Turut hadir pada hearing itu Anggota Komisi II DPRD Kampar seperti Hendra Yani, Firman Wahyudi, Mohd Kasru termasuk Ketua Komisi Zumrotun.

Pada kesempatan yang sama Hendra Yani menyampaikan kondisi ril apa yang akan mereka perjuangan bagi guru honorer ini. Menurut Hendra pihaknya harus berbicara fakta dan realitas tanpa janji-janji kosong pada para guru. Namun dirinya memberikan berita baik bagi para guru.

‘’Sekarang ada undang-undang yang sedang menunggu PP, ini sebuah kebijakan politis yang mari-mari sama kita perjuangan. Kami akan memperjuangkan ini ke DPR RI, Kemenpan RB dan Kemendiknas, agar lewat kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah tercapai hingga honorer bisa dilantik CPNS tanpa tes,’’ kata Hendra.

Hendra menyebutkan, informasi ini bukan iming-iming, tapi disampaikan langsung oleh Menpan RB bahwa itulah menjadi satu-satunya jalur bagi para honorer HK 2 Kampar. Tapi ini merupakan perjuangan yang sama dari guru seluruh Indonesia. Dirinya juga menekankan, jalur ini merupakan jalur politik dan memang harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga.

Terpisah, pada hearing sesi kedua pada hari yang sama, Kepala BKD Kampar Zulfahmi meminta para guru sama-sama memahami bahwa pengangkatan status para guru honorer jadi CPNS adalah kebijakan pusat, bukan di pemerintah daerah.

‘’Harapan harus terus dijaga. Walaupun kami akan ikut aturan pemerintah, tapi yang jelas tidak akan ditutup-tutupi apabila ada penerimaan CPNS. Jadi mari sama-sama kita berdoa, karena kami tidak akan membiarkan nasib para guru terus begitu,’’ sebut Zulfahmi.

Tidak ada satupun guru yang beranjak meninggalkan gedung DPRD Kampar sampai hearing selesai. Begitu juga dengan tenaga medis yang belum diangkat serta beberapa tenaga teknisi yang berstatus honorer siang itu. Hearing berakhir dengan makan siang bersama para guru yang pada hari itu ditanggung para anggota dewan.(end)