PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis), untuk mengetahui nasib para tenaga honorer, khususnya dibidang administrasi. Pasalnya, hingga saat ini untuk tenaga honorer di bidang keamanan, kebersihan, driver dan guru sudah ada juknisnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan mengatakan, sesuai juknisnya, untuk tenaga honorer di bidang keamanan, kebersihan dan driver, akan dijadikan tenaga outsourcing atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
"Kalau untuk tenaga keamanan, kebersihan dan driver akan dijadikan outsourcing. Begitu sesuai juknisnya," kata Ikhwan.
Sementara itu, untuk tenaga guru, akan dijadikan sebagai tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan untuk tenaga honorer di bidang administrasi, pihaknya hingga saat ini belum ada mendapatkan juknis.
"Kalau untuk yang tenaga administrasi kami belum dapat juknis, tapi pak gubernur tetap memperjuangkan nasib honorer agar tidak ada yang diberhentikan," ujarnya.
Dijelaskan Ikhwan, pihaknya telah menyelesaikan pendataan para tenaga honorer. Dari data yang terkumpul, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau sebanyak 19.690 orang. Jumlah tenaga honorer tersebut berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Di mana tenaga honorer yang terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan.
"Kami sudah selesai mendata. Data yang masuk tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau sebanyak 19.690 orang, paling banyak di Dinas Pendidikan sekitar 13.284 tenaga administrasi termasuk guru honor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, guru itu sekitar 8.000-an," kata Ikhwan.
Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar terus berupaya mempertahankan nasib guru honor dan pegawai honor di lingkungan Provinsi Riau. Dirinya pun telah bertemu Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Mahfud MD beberapa waktu lalu membicarakan tentang tenaga honor tersebut.
"Kami meminta Pemerintah Pusat agar terhadap ribuan guru tenaga honor untuk diangkat menjadi tenaga PPPK," kata Gubri. Disebutkan Gubri, di lingkungan Pemprov Riau, saat ini ada sebanyak 8 ribu guru honor. Tidak hanya guru honor saja, fubri mengaku, pihaknya bersama gubernur lainnya juga akan memperjuangkan hal yang sama bagi pegawai-pegawai honor yang lain.
"Alhamdulillah berkat perjuangan kita, guru SMA, SMK dan SLB lebih kurang 8 ribu akan diangkat menjadi tenaga PPPK," ujarnya.
Namun, jika hal itu nantinya terwujud, Gubernur Syamsuar berharap para guru honor atau pegawai honor lainnya lebih meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas.
"Harapan kami tidak banyk, sebagaimana nanti kalau ini semua sudah disetujui, kualitasnya ditingkatkan sesuai dengan harapan kita semua, sebab bagaimanapun kedepan ini tidak bisa dihindarkan dari kualitas," imbuh gubri.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
