PEKANBARU  (RIAUPOS.CO) - Kabar gembira diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas kepada tenaga honorer atau non-ASN saat melakukan kunjungan kerja di Riau, Kamis (7/9). Ia memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tenaga honorer atau non-ASN pada November 2023 mendatang.

Hal tersebut disampaikan usai memberikan pengarahan kepada aparatur sipil negara (ASN) kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (7/9). Bahkan, Abdullah Azwar Anas mengaku telah berkirim surat ke para gubernur, bupati dan wali kota agar tetap menganggarkan tenaga  honorer atau non-ASN di 2024 mendatang.

“Artinya dengan anggaran ini, mereka para tenaga non-ASN akan tetap bisa bekerja,” ujar Abdullah Azwar Anas, Kamis (7/9).

 “Tidak akan ada PHK massal. Kalau merujuk pada PP Nomor 49 Tahun 2018, maka 28 November 2023 mendatang itu (honorer atau non-ASN) sudah diakhiri,” tegasnya.

Ya, jika merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018, memang tidak boleh lagi ada tenaga honorer atau non-ASN per 28 November 2023 mendatang. Namun, peraturan tersebut telah dipastikan Azwar Anas tidak akan diterapkan.

Menurutnya, honorer atau non-ASN telah bekerja luar biasa. Apalagi, banyak tenaga honorer atau non-ASN yang menjadi pilar pelayanan, terutama bagi sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) agar birokrasi di Indonesia lebih berdampak, lebih lincah, dan tidak hanya tumpukan kertas.  Agar hal tersebut tidak lagi terjadi, Azwar Anas mendorong agar birokrasi di Indonesia tidak terjebak pada rapat-rapat, hingga urusan teknis. Namun harus berdampak. “Harapan kami ke depan, birokrasi di Provinsi Riau luar biasa dan bisa menjadi pelopor untuk mendorong birokrasi yang berdampak,” harap Azwar Anas.

Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, Pemprov Riau senantiasa mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan ASN. Salah satunya melalui pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan, manajemen, serta pengetahuan teknologi informasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. “Sebab ASN memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat,” ujar Gubri. Dalam kesempatan tersebut, Gubri Syamsuar juga mendorong seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau agar memiliki atau menyediakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan lebih mudah kepada masyarakat.

Diketahui, saat ini baru dua MPP daerah yang telah diresmikan, yakni MPP Kota Pekanbaru  dengan 29 instansi dan 177 layanan, serta MPP Kota Dumai dengan 21 instansi dan 106 layanan. Sementara daerah lainnya sedang dalam proses pembentukan dan peresmian.

Menurut Syamsuar, jika nantinya setiap daerah telah diresmikan MPP nya, maka akan disiapkan tempat pelayanan dan perizinan provinsi, sehingga masyarakat yang memerlukan pelayanan tidak jauh-jauh datang ke provinsi.

“Ini semua dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih memudahkan masyarakat sehingga mereka tidak payah urusannya ke provinsi. Jika ada keperluan, mereka bisa langsung berurusan di kabupaten/kotanya,” jelas Gubri.

Tingkatkan Jadi MPP Digital

Kemarin, dalam kunjungan kerja (kunker) ke Riau, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas juga meninjau pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Azwar meminta MPP Pekanbaru bisa ditingkatkan ke arah MPP digital sehingga pelayanan menjadi semakin lebih mudah untuk masyarakat.

Sekitar pukul 08.42 WIB, mobil R1 43 yang ditumpangi Azwar Anas sampai di depan Kompleks MPP Pekanbaru, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Kedatangan Menpan-RB disambut Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru Akmal Khairi, dan lainnya. Tampak juga hadir Gubri, Syamsuar.

Sesaat setelah turun dari mobilnya itu, Menpan RB bersama Gubri Syamsuar, dan Pj Wako langsung memasuki pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Namun sebelum masuk ke ruangan itu, Muflihun memasangkan tanjak kepada Abdullah Azwar Anas.

Setelah itu, Menpan-RB masuk ruangan, melihat di pelayanan pada loket A1 dan A1 yakni pelayanan bagi kebutuhan khusus dan layanan integrasi. Selanjutnya melihat loket A3 dan A4 dan layanan A5 dan A6 yakni untuk layanan pindah datang WNA dan WNI.

Kemudian melihat loket D1 dan D2 untuk layanan tunggu dan loket E1 dan E2 untuk pelayanan perekaman. Di loket ini, Menpan-RB juga sempat menyapa warga yang datang dari Kecamatan Rumbai bernama Indah. “Sedang urus apa ya bu?,” tanya Menpan-RB kepada ibu yang datang dengan anaknya itu di kursi tunggu.

Indahsedikit terkejut karena disapa Menpan-RB. Sambil sedikit merasa gugup, ia pun menjawab dengan apa adanya. “Sedang mengurus pembuatan KK (kartu keluarga), Pak,” jawab perempuan berhijab merah muda ini.

Sebelum meninggalkan MPP, Menpan-RB juga bertegur sapa dengan para petugas pelayanan di meja pelayanan untuk pengambilan dokumen di Dusdukcapil tersebut.

Menpan-RB memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang mudah dan nyaman. “Saya lihat pelayanan di MPP ini sudah baik ya. Saya tanya juga dengan masyarakatnya juga mengaku sudah mendapatkan pelayanan yang baik,” ujar Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Menpan-RB juga menyarankan Pemko Pekanbaru terus meningkatkan pelayanan ke arah digital sSehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. “Saya minta Pak Wali Kota untuk ke MPP digital ya. Jadi dengan MPP digital itu, masyarakat tak perlu mengisi-ngisi lagi, cukup di-scan saja. Tahun ini, Presiden menargetkan MPP digital sudah ada di semua kabupaten/kota,” tambahnya.

Pj Wako Pekanbaru, Muflihun menyambut baik permintaan ini. Selain itu, Muflihun juga mengatakan segera merealisasikan tentang pos pelayanan yang ada di Provinsi Riau, khususnya tentang perizinan juga ada di MPP Pekanbaru.  “Pak Menteri juga minta pelayanan di provinsi bisa dilayani di Pekanbaru. Dibuat tenant di MPP Pekanbaru agar pelayanan di provinsi ada di MPP ini,” tuturnya.

Setelah melihat pelayanan di Disdukcapil itu, Menpan-RB memasuki Gedung C yang masih di dalam kompleks MPP Pekanbaru. Di sini ia melihat loket BPJS Kesehatan, Kanwil DJP Riau, BPN, PUPR Pekanbaru dan loket Bapenda.

Ia pun sedikit menyungingkan senyum ramah melihat barisan petugas di loket dalam gedung MPP yang rata-rata perempuan. “Perempuan semua ya (petugas loket pelayanan MPP),” ucapnya sambil tersenyum sambil berjalan melihat loket lainnya.(das)

Laporan SOLEH SAPUTRA dan JOKO SUSILO, Pekanbaru