PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Selasa (14/3). Irjen Agung ditemani Dirpamobvit Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri serta beberapa pejabat Mabes Polri lainnya.
Rombongan disambut langsung Wakapolda Riau Brigjen Pol Kasihan Rahmadi serta beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda Riau. Tujuan kedatangan mantan Kapolda Riau ini adalah untuk melaksanakan asistensi dan supervisi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bumi Lancang Kuning.
Saat kedatangan rombongan Mabes Polri ini, juga digelar Apel Gelar Pasukan Kesiapan Penanganan Karhutla di Mako Brimobda Riau. Peserta apel terdiri dari unsur kepolisian, TNI, DLHK hingga Manggala Agni. Agung berkesempatan mengecek langsung bagaimana kesiapan personel dan peralatan yang digunakan untuk penanggulangan karhutla.
Disebutkan Agung, dirinya bersama tim juga akan melakukan kunjungan ke sejumlah kabupaten dan kota di Riau.
“Besok (hari ini, red) kami akan melakukan kunjungan ke beberapa kabupaten untuk melihat sejauh mana kesiapan kabupaten dalam hal ini setingkat Polres dan Bupati dalam penanganan karhutla,” ucap Agung.
Menurut Jenderal polisi bintang dua ini, Presiden Jokowi menaruh perhatian agar Polri dapat menangani karhutla pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Khususnya dalam aspek pencegahan. Dari hasil pengecekan personel dan gelar peralatan, Agung menilai Provinsi Riau sudah sangat baik. Diharapkan dengan persiapan yang baik, karhutla pun dapat ditanggulangi.
Agung mengungkapkan, potensi rawan karhutla di Riau saat ini, yakni Kota Dumai. Salah satunya di daerah Sungai Sembilan. Apalagi di daerah ini, masih ada dinamika permasalahan lahan yang belum selesai. “Karena di sana potensinya, kenapa karhutla itu korelasinya di luar masalah api di tengah hutan, tapi sebenarnya berkorelasi dengan masalah lahan, masalah pemanfaatan lahan dan seterusnya. Ini yang akan kita pastikan dan selesaikan,” ujarnya.
Agung menyebut, dalam penanganan karhutla, Polri tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan harus dengan kerja sama dan berkolaborasi bersama stakeholder lain seperti TNI, Manggala Agni, BPBD, dan komponen masyarakat lainnya. Disinggung soal aspek penegakan hukum, Agung berujar bahwa hal ini bukan hanya tentang memenjarakan orang, namun lebih bagaimana penegakan hukum dapat dipatuhi oleh semua.
“Tidak hanya dipatuhi oleh pemilik modal ya, tapi kepada seluruhnya. Masyarakat yang paling bawah juga harus mematuhi hukum ini. Aspek penegakan hukum kita harapkan tidak hanya memenjarakan orang. Tapi bagaimana memperbaiki aspek kerusakan. Iini juga perlu kita tegakkan bersama. Melalui tuntutan perdata, atau yang lain,” sebutnya.
Agung turut memberi penekanan terhadap korporasi yang memiliki lahan luas. Di mana dikatakan Agung, perusahAan juga punya tanggung jawab untuk menjaga lahan mereka supaya tidak terjadi karhutla.
“Untuk itu, mari kita bersama menjaga ini agar terkolaborasi dengan baik. Tidak sendiri-sendiri, tapi melalui sistem. Kerja sama dengan pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain. Karena kita tahu wilayah Riau banyak perusahaan perkebunan dan lain yang harusnya dapat menjadi mitra agar bagaimana karhutla dapat tertangani dengan baik,” ujarnya.
Karhutla Terjadi Lagi di Tengayun
Kepulauan Meranti kembali membara setelah satu titik api terpantau oleh Tim Satgas Karhutla yang berlangsung di Dusun III Desa Tenggayun Raya, Kecamatan Rangsang, akhir pekan lalu. Namun penanggulangan berhasil dilakukan sehingga terpantau sekitar 1 hektare luas lahan warga ludes terbakar.
“Kemarin (Senin, red) sudah dipadamkan. Hanya saja tetap dilakukan pemantauan untuk mengantisipasi bila mana api kembali muncul. Semalam itu, pendinginannya,” ungkap Plt Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti Eko Setiawan kepada Riau Pos, Selasa (14/3).
Dirinya mengatakan lahan yang terbakar adalah milik warga namun tidak produktif. Artinya lahan terdiri dari semak belukar dengan struktur gambut. “Lahannya milik warga, tapi kondisinya tidak dikelola, kondisinya semak belukar,” jelasnya.(nda/wir)
