PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengusulkan program pendidikan gratis. Untuk program tersebut, DPRD juga telah mengusulkan anggaran sebesar Rp200 miliar. Di mana uang sebanyak itu akan digunakan untuk seluruh kepentingan pendidikan siswa SMA se-Provinsi Riau. Mulai dari buku, pembangunan infrastruktur, hingga pengganti uang komite.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Selasa (13/11). Ia menjelaskan, selama ini buku seperti LKS dan buku penunjang lainnya masih dibebankan kepada siswa. Jika program tersebut jalan, maka seluruh kebutuhan siswa akan dibebankan kepada pemerintah.
“Dulu ada bayar uang komite. 2019 kami harapkan tidak ada lagi. Dulu ada bayar uang LKS tahun depan tidak ada lagi,” tutur Noviwaldy.
Bahkan untuk program ini, legislator asal Kota Pekanbaru itu mengaku sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Riau dan Wakil Gubernur terpilih. Tinggal lagi bagaimana membuat detail penganggaran yang dimintakan kepada Dinas Pendidikan. Setelah itu, detail anggaran akan diplot ke dalam APBD 2019. Untuk dilaksanakan pada program kerja 2019.
“Nanti yang menjalankan tentu Gubernur terpilih saat ini. Pak Syamsuar telah sepakat. Tinggal lagi bagaimana penyusunan anggaran,” ucapnya. Ia melanjutkan, nantinya orangtua siswa hanya perlu menyiapkan seragam dan kebutuhan pakaian lainnya. Itu pun juga diserahkan sepenuhnya kepada orangtua. Tanpa harus diwajibkan membeli kepada pihak sekolah. Begitu juga dengan uang komite.
“Selama ini komite dipungut untuk pembangunan, penambahan meubeler kemudian ada juga untuk membayar guru honor komite. Nanti Insya Allah akan diakomodir ke dalam APBD. Jadi tidak ada lagi istilah bayar uang komite,” pungkasnya.
Atas rencana itu, Dedet, sapaan akrab Wakil Ketua DPRD meminta agar masyarakat terus mengawal program yang diusulkan oleh DPRD. Karena nantinya program tersebut akan bermanfaat dan mengurangi beban pengeluaran orang tua siswa untuk kebutuhan sekolah anak.(nda)
