PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Riau 2019 bersama DPRD Riau. Ditargetkan, APBD Riau 2019 ini disahkan dalam bulan ini.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi mengatakan, sebulan sebelum tutup tahun anggaran, APBD sudah mesti disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Begitu juga dengan Riau yang menargetkan pengesahan APBD sebelum Desember.
“Pengesahan mestinya paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran baru. Artinya, 30 November sudah harus pengesahan,” kata Ahmad Hijazi kepada Riau Pos, Senin (12/11) di kantor Gubernur Riau.
Saat ini kata dia, RAPBD masih dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau. Ditanya apakah APBD Riau 2019 bisa disahkan sebelum Desember, dia yakin bisa. “Kalau dari sisi kita, kita siap. Tinggal kita menunggu Banggar. Banggar harus membuat jadwal yang ketat,” ujarnya.
Saat ini kata Ahmad Hijazi ada beberapa tahapan sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD Riau yang harus dilalui. Hingga akhirnya nanti baru dilakukan paripurna pengesahan APBD. “MoU kepres dulu. Setelah itu baru nota keuangan. Lalu pembahasan lagi, baru melaporkan di Paripurna. Begitu mekanismenya sesuai dengan tatib,” ujar dia.
Terkait dengan dana bagi hasil (DBH) dari pusat kata dia, masih dalam proses. “Untuk triwulan keempat 2018, komitmennya semua disalurkan. Cuma 2017, masih menggantung. Ada Rp330 miliar. Kita belum tahu, kita lagi berjuanglah. Kalau itu dibayarkan, tunda bayar semakin mengecil,” kata dia.
Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan, meski DBH akan dicairkan di tahun ini, namun penggunaannya untuk tahun 2019.
‘’Sekarang lagi pembahasan. Yang jelas supaya kalian tahu, uang itu tak bisa digunakan sekarang ini. Nanti TAPD merencanakan bersama-sama DPRD. Yang katanya yang banyak kemarin itu, di APBD 2019. Dan itu untuk tunda bayar 2018 dan sebagainya,” sambunya.
Sebelumnya, APBD Riau tahun 2019, meningkat sebesar Rp1 triliun. Dari proyeksi awal Rp8,3 triliun, menjadi Rp9,3 triliun. Ahmad Hijazi mengatakan, penambahan pendapatan Rp1 triliun itu karena pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi khusus.(dal)
