SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hafizan Abbas mengapresiasi langkah ekstrem yang ditempuh Bupati H Muhammad Adil memperjuangkan bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Menurut Hafizan, absennya Adil dalam rapat koordinasi bersama Mendagri ditujukan sebagai bentuk protesnya kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar sangat tepat. Alhasil Kepulauan Meranti saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Seperti kita ketahui, hari ini Meranti menjadi perhatian Mendagri hingga tim Irjen Kemendagri turun untuk meminta klarifikasi Adil terhadap penyebab dan alasannya absen setiap kegiatan yang dibuat Gubernur Riau," ujarnya.
Paling tidak poin klarifikasi M Adil dapat membeberkan kondisi Kepulauan Meranti hingga minimnya perhatian Provinsi Riau, hendaknya masih menjadi topik utama terhadap pertemuan itu. Pasalnya Kepulauan Meranti cukup pantas menjadi kabupaten dengan penerimaan bankeu tertinggi di Riau. Apalagi telah didukung oleh seluruh indikatornya.
"Pantas kita yang tertinggi. Karena indikatonya terpenuhi. Masuk dalam prioritas oleh Pusat karena daerah terluar. Bahkan sampai dengan persentase kemiskinan ekstrem, Meranti tertinggi di Riau," ujarnya, Sabtu (12/11/2022).
Namun sejauh ini porsi Kepulauan Meranti cukup memprihatinkan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh Gubri. Karena besaran nominal alokasi yang disalurkan Pemprov Riau tidak sepadan dengan keadaan Kepulauan Meranti saat ini.
Padahal ada sejumlah prinsip yang harus dikedepankan seorang kepada daerah seperti prinsip kemanusiaan dan keadilan. Karena hingga saat ini Hafizan mengaku belum melihat itu dari Gubri kepada Kepulauan Meranti.
"Sekarang ada tidak prinsip itu dikedepankan Gubri kepada Kepulauan Meranti? Cerita keadilan, di mana adilnya. Saya rasa belum ada," bebernya.
Sebagai salah seorang putra daerah yang malang melintang di legislatif, Hafizan mengaku hafal dengan besaran bantuan yang dikucurkan oleh Pemprov Riau kepada Kepulauan Meranti. Apalagi diungkapkannya, daerah tersebut pernah merasakan alokasi bankeu yang lumayan tinggi, tidak kurang dari Rp100 miliar. Namun kondisi tersebut jauh sebelum Syamsuar duduk sebagai gubernur.
Ditambah framing yang tak bijak sempat keluar dari Pemprov Riau terhadap bantahan besaran bankeu kepada daerahnya. Seperti sangkalan pemprov atas klaim Rp3,8 milliar bankeu yang diterima Pemkab Meranti tidak benar, melainkan Rp22 miliar.
"Benar benkeu yang disalurkan Pemprov Riau itu Rp22 milliar, tapi dominan kegiatan yang tertuang di dalamnya itu belanja wajib. Di antaranya gaji guru bantu, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan kecamatan. Artinya, kalau tidak disalurkan akan menjadi persoalan bagi mereka," bebernya.
Cerita Hafizan sejak 2019 Syamsuar menjabat sebagai Gubernur Riau, alokasi bankeu Meranti belum pernah lebih besar seperti yang telah disampaikan. Bahkan kondisi yang sama berlangsung jauh sebelum Adil dinyatakan menang sebagai bupati terpilih, yakni masa Irwan Nasir. Padahal ketika itu, Bupati Meranti Irwan Nasir juga eks Ketua DPW PAN Riau memiliki peran penting hingga Syamsuar berhasil menduduki kursi Gubernur Riau saat ini.
Menurut Ketua DPC PKB Meranti tersebut, langkah Adil cukup layak untuk diapresiasi. Walaupun, sebelum ini ia mengaku rutin mengkritisi sebagian besar kebijakan M Adil yang berseberangan dengannya.
Apakah perjuangan itu akan berhasil? Dia mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Meranti untuk menunggu jawabannya hingga akhir masa jabatan Adil pada 2024 mendatang.
Sayangkan Pernyataan Pemkab Meranti
Sebelumnya Kadis Kominfotik Provinsi Riau Erisman Yahya sangat menyayangkan pernyataan Pemkab Meranti melalui Kabag Humas dan Protokol, Yusran yang mengesankan bahwa Pemprov Riau selama ini menganaktirikan kabupaten termuda di Riau itu.
"Semestinya bicara berdasarkan data. Jangan asumsi yang terkesan tendensius," ucap Erisman di Pekanbaru, Jumat (11/11/2022).
Sebagaimana dilansir beberapa media, Yusran menyebut bahwa Bupati Kepulauan Meranti M Adil enggan hadir di acara-acara rapat yang digelar Pemprov Riau karena kecewa dengan sikap Gubernur Riau yang selama ini dinilai menganaktirikan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Yusran bahkan menyebut bahwa tahun ini Meranti hanya menerima bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Riau sebesar Rp3,8 miliar. Ditegaskan Erisman, ada beberapa hal yang wajib diluruskan dari pernyataan Yusran tersebut.
Pertama, Yusran menyebut bahwa APBD Provinsi Riau TA 2022 sebesar Rp10 triliun.
"APBD Riau saja dia tak tahu. TA 2022 APBD Riau hanya Rp8,932 triliun bukan Rp10 triliun. Itu saja sudah salah," kesalnya.
Kedua, bankeu yang disalurkan Pemprov Riau ke Meranti melalui APBD TA 2022 sesuai data dari Bappedalitbang Provinsi Riau bukan Rp3,8 miliar, tapi Rp22.186.552.000.
"Ini naik dari tahun 2021 lalu yang hanya sebesar Rp19.774.133.000, merupakan bankeu dan bantuan keluarga miskin," ungkap Erisman lagi.
Erisman menjelaskan bahwa bankeu itu disalurkan berdasarkan indikator yang jelas. Bukan sekehendak hati saja.
"Tak bisa semaunya saja. Bankeu itu kan ada indikatornya. Misalnya bankeu untuk guru bantu. Tentu berdasarkan jumlah guru bantu di kabupaten terkait. Kalau banyak terdata, tentu lebih besar. Begitu pun sebaliknya," jelasnya.
Erisman menyebut bahwa kemajuan daerah bisa dicapai dengan sinergi dan koordinasi yang baik. Bukan dengan cara saling menjatuhkan.
"Semestinya kita jalin kerja sama yang baik. Sinergi dan kolaborasi yang baik. Hanya dengan begitu berbagai persoalan yang ada bisa dicarikan solusinya. Kalau saling salah-menyalah, apalagi tidak objektif, ya mau kita bawa ke mana kampung kita nih," sesal Erisman.
Erisman juga menyebut bahwa otonomi daerah sesuai UU Otda diletakkan di kabupaten/kota.
"Artinya kabupaten/kota semestinya kreatif dan inovatif dalam menggali PAD di daerahnya. Sehingga punya kemandirian fiskal. Jadi, tak selalu tergantung kepada provinsi. Itulah tujuan otonomi," tegasnya.
Pastinya, Pemprov Riau sangat ingin seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau maju dan sejahtera. Tapi tentu bankeu yang disalurkan kepada kabupaten/kota sesuai aturan dan kemampuan keuangan.
"Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya anak tiri itu," pungkasnya.
Laporan: Wira Saputra dan Soleh Saputra
Editor: Edwar Yaman
