PEKANBARU (RIAUPOS.CO ) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau belum memastikan, kapan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan 2018 dimulai. Karena hingga kini dewan masih menunggu laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) daerah. Seharusnya, APBD-P telah mulai dibahas maksimal 6 bulan setelah APBD murni ketok palu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Jumat (11/5). Lelaki yang karib disapa Dedet itu memperkirakan pembahasan APBD-P dimulai pada Juni mendatang.

“Saya kira Juni ya. Karena maksimal 6 bulan semenjak disahkan, harus sudah dibahas,” tukas Dedet.

 Saat ditanya soal program yang direncanakan di APBD-P tahun ini, Dedet menjawab tergantung silpa penggunaan anggaran. Jika tidak ada silpa, ia merasa akan cukup kesulitan untuk membuat program.

“Tergantung silpa nanti. Kalau gak ada bisa kacau kita,” imbuhnya. Selain itu, besar kemungkinan akan ada banyak pemangkasan anggaran pada pos-pos tertentu.