PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Terkait utang eskalasi yang dibayarkan Pemprov Riau, Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo menegaskan, tidak akan bertanggung jawab atas pembayaran tersebut. Pasalnya, DPRD Riau sudah sepakat tidak akan membayar utang eskalasi tersebut sebelum persyaratannya terpenuhi.

"DPRD Riau tidak akan bertanggung jawab atas pembayaran utang eskalasi Pemprov Riau, mengacu kepada hasil keputusan  dalam rapat banggar DPRD Riau dan Pemprov Riau tidak ada pembayaran utang eskalasi," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Politisi PAN Riau ini, pihaknya tidak mengetahui kalau Pemprov Riau sudah melunasi utang eskalasi tersebut, karena menurutnya tidak ada dianggarkan di APBD Riau tahun sebelumnya ataupun tahun APBD 2016 ini.

"Mengenai surat rekomendasi dari Kemendagri untuk pembayaran utang eskalasi itu, dewan juga tidak tahu dan tidak menerima salinan surat tersebut," tegasnya.

Dewan mau membayar utang eskalasi yang hampir mencapai 200 miliar rupiah tapi harus ada kejelasan dan persyaratan harus lengkap sesuai peraturan perundangan. Maka akan dibayarkan, karena utang harus dibayar kalau tidak ada masalah lagi, dan bukannya dewan tidak mau membayar. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari legislatif dan eksekutif saat rapat bersama di banggar.

"Kami tidak mau ada persoalan, kalau menyetujui membayar rupanya nanti ada permasalahn di belakang, maka dewan tidak mau ikutan. Kena masalah hukum nanti," paparnya.

Disampaikannya juga, sesuai dengan kesepakatan, banggar utang eskalasi belum akan dibayarkan dan dewan komit menjalankan kesepakatan banggar itu. Kalau dibayarkan, lanjutnya, Pemprov harus bertanggung jawab pemprov jika mereka berani mencairkannya.

"Jika ada oknum yang bermain-main untuk melakukannya, di luar sepengetahuan dewan, kami tidak akan bertanggungjawab," tukasnya.

Laporan: Doni Afrianto

Editor: Hary B Koriun