PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengamat kebijakan publik Saiman Pakpahan menilai kinerja DPRD Riau lamban. Terutama Komisi B yang memiliki kewajiban dalam pengawasan peredaran makanan di Riau. Itu disampaikan Saiman, saat dimintai tanggapan atas rencana Komisi B memanggil Disperindag dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang terus ditunda.
Padahal sebelumnya, Komisi B berjanji akan memanggil kedua instansi tersebut guna menanyakan bagaimana duduk masalah temuan cacing di dalam sarden. Menurut Saiman, temuan cacing di dalam sarden memang merupakan domain pemerintah pusat. Akan tetapi, di daerah dewan juga memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan. Salah satu caranya adalah dengan mendesak pihak terkait agar dapat bekerja.
‘’Kita lihat masalah cacing ini urgensinya sudah sangat tinggi. Apakah sudah semua produk sarden yang terindikasi (cacing, red) ditarik dari peredaran? Ini patut dipertanyakan dewan harusnya,” ucap Saiman kepada Riau Pos, Senin (9/4).
Dia pun menyarankan agar dewan serius dalam menghadapi masalah ini. Karena masalah pangan sangat bersangkutan dengan hajat masyarakat banyak.
Sementara itu Sekretaris Komisi B Mansyur HS mengakui pihaknya cukup lamban dalam menyikapi temuan cacing didalam sarden. Ia juga mengaku sampai saat ini rencana pemanggilan Disperindag dan BBPOM belum terlaksana. Meski sudah tiga pekan lamanya sejak rencana pemanggilan awal, dirinya kembali berjanji akan memanggil kedua instansi itu secepatnya.
Karena diakui Mansyur, permasalahan cacing di dalam sarden cukup serius dan menjadi perhatian pihaknya. Saat ditanya apa alasan dewan terus menunda pemanggilan kedua instansi tersebut, ia hanya menjawab bahwa DPRD tengah disibukan dengan beberapa tugas penting.
‘’Ada benarnya juga (lamban, red). Tapi karena kami ini kan bekerja pada skala prioritas. Semua penting menurut kami. Makanya besok kami akan bagi tugas. Mana yang menyelesaikan masalah Pansus LKPj, Paripurna sama pemanggilan Disperindag,” sebutnya.(nda)
