PEKANBARU (RIUAPOS.CO) -- Serapan anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sampai saat ini masih belum memuaskan. Informasi yang diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, serapan pada APBD 2019 pada triwulan kedua tahun ini baru mencapai 35 persen. Bahkan dari catatan DPRD, masih banyak rencana pembangunan yang belum direalisaikan.
Atas kondisi itu, Gubernur Riau Syamsuar didesak untuk segera melakukan evaluasi serta mutasi terhadap pejabat yang dinilai gagal.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby kepada Riau Pos, Senin (8/7). Dijelaskan dia, dalam APBD telah diatur serta direncanakan sejumlah program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
‘’Hampir 90 persen program yang direncanakan itu bersinggungan langsung. Baik itu jalan, jembatan, prasarana pendidikan dan kesehatan. Itu semua sangat dibutuhkan masyarakat untuk menopang segala kebutuhan warga Riau,” sebutnya.
Ia melanjutkan, mutasi harus segera dilakukan gubernur dalam waktu dekat. Jika tidak kondisi pemerintahan akan sedikit mengalami gangguan. Bila perlu, dalam waktu dekat Gubri diminta agar membentuk tim untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi langsung dikeluarkan dan pejabat yang dinilai gagal langsung dipindahkan.
Saat ditanya, apa penyebab kinerja OPD di Pemprov Riau saat ini sangat menurun, politisi Hanura itu merasa hal itu disebabkan oleh unsur politis. Adalah hal yang wajar, bila banyak pejabat eselon II maupun III yang merasa tidak cocok dengan Syamsuar karena terbiasa dengan pimpinan yang lama.
‘’Banyak faktor saya rasa. Tapi yang penting Gubri harus melihat kondisi saat ini. Jangan ini dibiarkan berlarut-larut. Harus segera ada langkah konkrit dan cepat,” tegasnya.(nda)
