PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan pemerintah kabupaten/kota di Riau, berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Cara yang dilakukan yakni mendaftarkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar mengatakan bahwa, 84,06 persen penduduk di Provinsi Riau telah terdaftar pada program JKN dengan status aktif dan nonaktif pada tahun 2022.
"Pada tahun 2022, jumlah jiwa pekerja bukan bantuan penerima upah atau bukan pekerja (PBPU/BP) Pemda di Riau mencapai 700.000 jiwa. Sedangkan, jumlah anggaran PBPU/BP Rp159,25 miliar," kata gubri.
Orang nomor satu di Riau ini menjelaskan, pembiayaan JKN ini bersumber dari budget sharing 55 persen Pemerintah Provinsi Riau dan 45 persen kabupaten dan kota.
"Dengan alokasi ini, 84,06 persen penduduk Riau telah terdaftar pada program JKN dan masih terdapat 1.059.401 masyarakat Riau yang belum terdaftar pada program ini," jelasnya.
Ia berharap semoga tahun ini persentasenya terus meningkat. "Sehingga seluruh masyarakat di Riau dapat terjamin kesehatannya," tukasnya.
Untuk diketahui, Program JKN bersifat wajib kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi peserta, guna membangun kebersamaan antarpeserta melalui prinsip gotong royong dalam menanggung beban biaya jaminan sosial.
Untuk mewujudkan ekosistem JKN yang sehat dan berkelanjutan, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.
Salah satu substansi mendasar yang diatur adalah mengikutsertakan keterlibatan pemerintah daerah dalam hal penganggaran kontribusi iuran bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi pemerintah provinsi sesuai kemampuan fiskalnya.(sol)
