PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 268.000 warga miskin di Kota Pekanbaru masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari jumlah tersebut, 146.336 orang sudah masuk dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dr H Idrus MAg mengatakan, masyarakat yang mendapatkan bantuan kesehatan dari pemerintah pusat itu untuk mengurangi beban anggaran pendapatan daerah. Di mana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berupaya mengalihkan penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah ke Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) melalui Kementerian Sosial.
”Sampai saat ini kami masih tengah menunggu SK dari pemerintah pusat,” kata Idrus, Rabu (29/11).
Dijelaskannya lagi, sebanyak 148.441 orang masuk sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah daerah. Sedangkan sebanyak 50.000 orang sudah dilakukan musyawarah kelurahan (muskel) dan sudah diusulkan Dinas Sosial Pekanbaru ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
”Pengalihan dari PBI Pemda ke PBIJKN ini agar dana yang ada di Kota Pekanbaru bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat lainnya,” sebutnya.
Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendata sebanyak 268.000 orang dari keluarga tidak mampu masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan jumlah kepala keluarga (KK) sekitar 98.000 KK.
Data ini bergerak terus, kalau KK nya ada sekitar 98.000 KK. Karena dari data inilah yang akan diambil jika ada program bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. ”Kami berharap semoga data yang kita ajukan itu bisa diterima semuanya agar seluruh masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati layanan kesehatan gratis tersebut,” tuturnya.(yls)
Laporan PRAPTI DWI LESTARI, PEKANBARU
