PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bekerja sama dengan AJI Pekanbaru menyelenggarakan workshop bagi jurnalis dan LSM yang berdomisili di Pekanbaru dan sekitarnya, terkait penggunaan PRIMS untuk menghasilkan berita dan riset yang akurat. Workshop dilaksanakan di Hotel Novotel Pekanbaru, Rabu (6/11/2019).
PRIMS merupakan singkatan dari Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut, merupakan wahana dalam jaringan yang menyajikan data dan informasi terkini mengenai restorasi lahan gambut di tujuh provinsi di Indonesia. Adapun ketujuh provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua.
PRIMS sendiri dikembangkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai platform publik yang terbuka untuk semua orang, untuk memastikan partisipasi publik dalam memantau pekerjaan dan kemajuan dalam perlindungan dan restorasi lahan gambut.
Dalam sambutannya, Ketua AJI Pekanbaru, Firman Agus, mengungkapkan tentang kesulitan yang kerap dialami jurnalis dalam peliputan terkait data kerusakan atau kebakaran lahan gambut.
"Karena tidak tersedianya referensi data yang dapat dijadikan acuan, seringkali jurnalis hanya mengandalkan keterangan pihak berwenang, sementara untuk verifikasi data peta jarang dilakukan", ujar Firman Agus.
Jurnalis juga menemukan data yang berbeda mengenai satu wilayah maupun isu yang sama dikeluarkan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PRIMS menjadi alat yang penting bagi jurnalis untuk mendapatkan data yang aktual.
"Lebih dari itu, ternyata PRIMS mampu menawarkan pemeriksaan silang data melalui pembaruan data yang sering dan real time. Karena itu, penggunaan data sangat diperlukan dalam jurnalisme, khususnya mengolah data spasial sebagai bahan pendukung tulisan," ujar Firman.
Sementara itu, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan moratorium hutan dan lahan gambut, termasuk mengeluarkan peraturan antiasap lintas negara, serta meminta perusahaan melestarikan kawasan gambut dalam konsesi mereka, maka perlindungan dan restorasi gambut menjadi perhatian utama. Perlindungan dan restorasi lahan gambut menjadi salah satu tema lingkungan terpenting dalam kebijakan presiden sejak 2015.
Badan Restorasi Gambut (BRG) selaku unit khusus yang memimpin upaya nasional untuk memulihkan lahan gambut yang terdegradasi sangat mendukung upaya tersebut.
Atas dasar itu, BRG mengembangkan PRIMS guna menyediakan data dan informasi yang terbuka untuk umum.
"PRIMS telah berkontribusi untuk mengurangi emisi karena digunakan sebagai referensi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengimplementasi kebijakan seputar restorasi gambut," ujar Budi Wardhana, Deputi Perencanaan dan Kerja Sama Badan Restorasi Gambut.
PRIMS juga merupakan alat penting untuk transparansi dalam restorasi dan perlindungan lahan gambut. Hanya saja, PRIMS tidak menampilkan nama-nama perusahaan yang menguasai lahan tertentu.
"Kami sengaja membuka wilayah kawasan gambut, tanpa menampilkan nama. Namun, jika teman-teman tertarik untuk menelusuri, silakan mencoba ke sumber lain," papar Budi.
Kendati demikian, PRIMS dapat mempromosikan dan memajukan kerja kolaborasi apa pun yang mungkin dilakukan oleh semua aktor, termasuk jurnalis dan anggota LSM, dalam perlindungan dan restorasi lahan gambut.
"Kami juga sangat terbuka terhadap kemungkinan inovasi lain, khususnya data berbasis geospasial. Juga terkait fitur baru yang bisa dikembangkan", pungkas Budi.
Khusus bagi AJI Jakarta yang menginisiasi workshop ini, berharap akses jurnalis dan LSM yang berdomisili di Riau, dapat memaksimalkan data berbasis peta terkait restorasi gambut.
"Intinya, kami ingin mengedepankan data aktual sehingga jurnalis dan LSM dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait restorasi gambut berbasiskan data yang aktual," ujar Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta.
PRIMS yang dikembangkan oleh BRG diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh media dan anggota LSM untuk memantau implementasi kebijakan seputar restorasi gambut. Termasuk sebagai alat untuk transparansi dalam restorasi dan perlindungan lahan gambut, serta memastikan partisipasi publik dalam memantau perlindungan dan restorasi lahan gambut.
Sejauh ini, jurnalis dan anggota LSM yang menjadi target pelatihan ini adalah mereka yang berdomisili dan melakukan peliputan di enam wilayah prioritas BRG, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.(rls/eko)
