PEKANBARU (RIAUPOS.CO ) ----- Tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diketahui dalam kondisi sakit. Namun begitu, dalam pembahasan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) diketahui perusahaan plat merah itu masih meminta penyertaan modal. Dewan langsung tidak setuju. Mengingat selama ini, tujuh BUMD tersebut tidak pernah menghasilkan bagi daerah.

 “Kami tidak setuju. Tapi mau bagaimana, sudah masuk APBD kemarin. Mereka minta penyertaan modal. Itu yang mau kami pikirkan untuk memangkas di sana,” ucap Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Rabu (4/7) siang.

 Lebih lanjut disampaikannya, saat ini situasi keuangan daerah belum memungkinkan untuk penyertaan modal BUMD. Pihaknya berkeinginan untuk menuntaskan masalah pembangunan yang menjadi urusan wajib pemerintah. Apalagi BUMD yang diketahui tidak produktif.

 “BUMD tidak profit kenapa dikasih? Induknya dulu yang diberikan penyertaan modal.

Sambil kita melakukan pembenahan. Pemprov tidak bisa serta merta langsung memberikan,” tegasnya.