Pemerintah Didesak Lobi Saudi
Wakil Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Sumbagut Ibnu Masud mengatakan, jamaah maupun travel penyedia jasa tidak keberatan dengan aturan baru itu. Namun pelaksanaan di lapangan sangat memberatkan jamaah. Itu terlihat dari tenaga pekerja pihak ketiga dan fasilitas perekaman.
“Saya jelaskan sedikit pemeriksaan biometrik merupakan kesepakatan antara swasta sebagai penyedia dengan Pemerintah Saudi. Itu dilakukan di seluruh dunia. Namun belum semua negara. Orang namanya bisnis melihat potensi Indonesia besar, pasti dikejar ke Indonesia dulu. Malaysia saja belum,” terang Ibnu kepada Riau Pos, Jumat (21/12).
Sejauh ini, kata dia, pelaksanaan di lapangan sangat tidak baik. Ia mencontohkan dari sisi ketersediaan alat dan SDM yang memeriksa. Jumlah yang ada saat ini sangat sedikit bila dibanding jamaah yang akan diperiksa. Begitu juga dengan lokasi pemeriksaan yang dinilai tidak representatif.
“Contoh mereka numpang di Kantor Pos. Ruangan sempit. Kemudian tidak semua kota tersedia. Kemudian juga tempat pemeriksaan di Pekanbaru ini cuman satu. Di Jalan Adi Sucipto yang menurut hemat kami kurang layak. Bahkan jamaah dari Kepri (Kepulauan Riau, red) di sana juga. Kan aneh? Sumbar ke sini juga yang dari Payakumbuh itu,” ungkapnya.
Maka dari itu ia berkesimpulan pemeriksaan biometrik sama dengan mempersulit jamaah. Bahkan bisa dikatakan menambah masalah baru. Ia khawatir kondisi tersebut lama-kelamaan akan membuat resah masyarakat.“Bahkan di salah satu koran saya lihat sudah ada orang yang pingsan karena antrean begitu lama. Ini kan bahaya,” imbuhnya.
Ia menyarankan agar pihak swasta yang dipercaya Saudi bisa mempersiapkan tenaga dan peralatan yang baik. Kemudian pemerintah, dalam hal ini Kemenag harus mengambil sikap tegas. Bisa dengan melakukan lobi bilateral dengan Pemerintah Saudi. Jika dibiarkan masalah tersebut akan menjadi bola salju yang nantinya bisa berimbas ke banyak hal.
Seperti masalah ekonomi. Di mana atas lambatnya pemeriksaan biometrik, travel penyedia jasa bisa merugi. Karena pesawat dan hotel di Suatu sudah di-booking dan dibayar. Sedangkan kepastian berangkat masih menunggu proses pemeriksaan biometrik. “Kerugian materilah. Orang ndak berangkat tu rugi kita kan. Kita sudah booking pesawat. Kalau pemerintah ndak bergerak, ini kan kacau. Kami sudah lakukan imbauan bahkan memboikot tidak memberangkatkan jamaah mulai 20 Januari 2019 mendatang,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Riau Dede Firmansyah. Kepada Riau Pos, Dede menyebut sudah ada contoh travel agen yang merugi akibat proses pemeriksaan biometrik yang tidak pasti. Kata dia, sebuah travel agent di Medan harus mengalami kerugian yang cukup besar. Lantaran pesawat untuk berangkat sudah di-block dan dibayar. Namun kepastian keberangkatan jamaah masih menunggu proses pemeriksaan.
