PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Para orang tua calon siswa SMA Negeri 12 Pekanbaru melakukan aksi demonstrasi memprotes kebijakan sekolah yang tidak menerima anak mereka. Padahal, mereka tinggal di dekat sekolah.
Orangtua calon siswa Erlina mengatakan, ia tinggal sekitar 2 kilometer dari sekolah. Namun saat mendaftarkan anaknya, pihak sekolah tidak menerima dengan alasan pendaftaran sudah penuh dan anak tersebut tidak masuk zonasi sekolah.
"Kata pihak sekolah, pendaftaran sudah penuh, dan tidak masuk zonasi. Sementara yang dari jauh-jauh justru diterima," katanya.
Akibatnya hingga saat ini anaknya belum diterima di sekolah, anaknya menjadi murung dan setiap hari bertanya kapan bisa bersekolah. Karena itu, pihaknya meminta sekolah untuk dapat menerima anaknya agar dapat segera bersekolah.
"Setiap hari anak saya bertanya kapan bisa sekolah, sampai-sampai menangis. Kami sebagai orang tua tentu sedih juga," sebutnya.
Sementara itu, calon siswa Syahrul Ramadan yang ikut dalam aksi demontrasi mengatakan, ia dan rekan-rekannya saat ini berharap bisa segera sekolah. Karena teman-teman yang lain sudah diterima di sekolah.
"Kami ingin segera sekolah, ada sekitar 20 orang anak-anak di dekat SMAN 12 ini yang belum dapat sekolah," katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau M Job Kurniawan saat dikonfirmasi perihal keluhan warga tersebut tidak memberi jawaban.
Kepala sekolah SMAN 12 Ermita saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon tidak memberikan jawaban, begitu juga saat dikirim pesan singkat melalui Whatsapp tidak memberikan balasan.
Sebelumnya, Gubernur Riau Drs H Syamsuar mengatakan, persoalan PPDB melalui sistem zonasi ini memang sering terjadi masalah, terutama di ibukota kabupaten/kota.
"Masalah PPDB ini yang sering bermasalah di Pekanbaru, Dumai, Duri, Perawang, Rengat sedikit. Yang paling banyak masalah di Pekanbaru. Ini terjadi karena memang masih kurang sekolah negeri di Pekanbaru, namun sekolah swasta juga perlu kita dukung. Kalau semua dikuasi sekolah negeri, akhirnya swasta bisa kolaps tak ada muridnya," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubri Syamsuar mengancam akan mencopot jabatan kepala sekolah (Kasek) SMA/SMK di Provinsi Riau jika ada yang "bermain" rombongan belajar (Rombel) atau kelas untuk PPDB online.
"Kepsek jangan buat kebijakan sendiri, karena ada kejadian, misalnya ditambahnya rombelnya. Kalau ada ketahuan kepsek berbuat seperti itu, pasti saya copot. Sebab yang menanggung itu kami, karena kami yang kena kritik. Macam-macam orang kritiknya," tegas Gubri.
Ia menegaskan kembali agar para kepala sekolah tidak main-main saat menjalankan tugasnya. Karena tujuan dilaksanakan PPDB online yakni agar pelaksanaan penerimaan siswa lebih transparan.
"Jadi jangan main-main soal PPDB ini. Saya sudah tiga tahun di sini, jadi saya paham. Padahal PPBD ini tujuan terbuka, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kelancaran PPDB. Harapan saya para kepala sekolah dapat betul-betul melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.(sol)
