PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan dana bantuan keuangan provinsi untuk desa atau disebut dengan bantuan keuangan khusus (BKK). Bantuan tersebut dialokasikan agar desa-desa di Riau dapat lebih maju.
Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar mengatakan, saat ini desa yang ada di Provinsi Riau berjumlah 1.591 desa. Setiap tahunnya, alokasi anggaran yang dialokasikan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Alokasi BKK desa pada 2019 sebanyak Rp317.456.000.000, 2020 sebesar Rp134.802.530.000, 2021 sebanyak Rp157.892.253.886 dan tahun 2022 sebesar Rp238.650.000.000,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, disalurkannya dana desa sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Dengan adanya dana tersebut, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Adapun besaran dana bantuan yang diterima perdesa pada tahun 2019 yakni Rp200 juta, tahun 2020 sebesar Rp85 juta, tahun 2021 sebesar Rp100 juta, dan tahun 2022 sebesar Rp125 juta hingga Rp216 juta lebih.
“Tahun ini berbeda karena tergantung klasifikasi masing-masing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ujar gubri.
Gubri membeberkan, BUMDes dasar atau perintis sebanyak 561 ditahun 2021 dan 481 tahun 2022, BUMDes tumbuh atau pemula sebanyak 442 tahun 2021 dan 598 tahun 2022, sedangkan BUMDes berkembang sebanyak 386 tahun 2021 dan 288 ditahun 2022, sementara untuk BUMDes maju berjumlah 202 tahun 2021 dan 252 ditahun 2022.
“Jumlah BUMdes Dasar menurun sebanyak 19,2 persen atau naik status menjadi BUMDes Tumbuh. Sementara jumlah BUMDes Tumbuh naik sebanyak 35,2 persen. Lalu jumlah BUMDes Berkembang menurun sebanyak 25,38 persen, dan jumlah BUMDes Berkembang naik sebanyak 32 persen,” ujar gubri.
Diharapkan dengan adanya dana desa tersebut bisa menjadi sumber pemasukan dan desa bisa meningkat serta sejahtera.(sol)
