PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM meminta kejelasan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk wilayahnya.
Hal itu disampaikan Adil ketika mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (3/10/2022).
Adil mempertanyakan anggaran yang harusnya diterima Kepulauan Meranti sebagai lokus percepatan penghapusan oleh pusat dan juga pemerintah provinsi.
"Kami minta kejelasan berapa anggaran yang seharusnya dikucurkan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti," ungkapnya.
Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Provinsi Riau, Meranti masuk dalam lokus kemiskinan ekstrem tahun 2022 bersama Rokan Hulu. Ditambah lagi sebagai kawasan terluar, tertinggal dan terisolir membuat perekonomian masyarakat di Kepulauan Meranti menjadi terpuruk. Inflasi yang tinggi membuat harga keperluan pokok meningkat, sehingga menyebabkan kemiskinan ekstrem tertinggi di Bumi Lancang Kuning.
"Makanya harus ada intervensi anggaran untuk keluar dari kemiskinan ekstrem tersebut. Jika tidak, target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang tidak akan berhasil," tegasnya.
Sementara itu Gubri Syamsuar mengaku akan bahu-membahu untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau. Menurutnya, sangat diperlukan unsur non-pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat utamanya dalam percepatan kemiskinan ekstrem.
"Unsur non-pemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut," katanya.
Menko PMK Muhadjir Effendy secara virtual menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo telah menugaskan pihaknya untuk memastikan bahwa target atau sasaran dari rumah tangga miskin betul-betul akurat. Hal itupun akan dilakukan dalam bentuk pemanfaatan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang berbentuk by name by address.
"P3KE ini adalah bentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dengan sumber dari berbagai data yang sudah ada. Baik itu data BKKBN, DTKS Kemensos, maupun data yang lainnya," jelas Muhadjir.
Dengan begitu, ujar Muhadjir, diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, hingga tidak ada penggunaan dana daerah di luar sasaran.
"Kami mengharapkan masing-masing pemerintah daerah untuk mengawal dari hari ke hari, dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar atau tercatat sebagai keluarga miskin betul-betul akurat dari berbagai penjuru. Sehingga target pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem sudah hilang," pungkas Muhadjir.
Laporan: Wira Saputra
Editor: Edwar Yaman
