PEKANBARU (RIAUPOS.CO)----- Program sekolah gratis yang direncanakan DPRD Riau gagal masuk APBD 2019. Penyebabnya, usulan tersebut belum ada pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Maka dari itu DPRD berencana memasukkan program sesuai dengan rancangan RPJMD Gubri dan Wagubri terpilih. Sehingga program tersebut bisa kembali dimasukkan pada APBD Perubahan 2019.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Jumat (1/2). Diakui dia, keperluan sekolah saat ini belum semuanya gratis. Dalam beberapa kasus, masih ada orang tua siswa yang diminta uang komite. Bahkan untuk pembelian air conditioner (AC) di kelas juga dibebankan kepada wali murid.
Nantinya, dengan program sekolah gratis pihaknya memastikan tidak ada lagi pungutan atau biaya yang akan dibebankan kepada siswa. Sehingga beban orang tua murid bisa berkurang.
“Iya memang kondisinya seperti itu. Justru kita kemarin sudah mencarikan beberapa solusi supaya bisa masuk di APBD 2019. Tapi memang tidak berniat dengan RPJMD Gubernur yang lama,” sebut dia.
Sejauh ini, pihaknya telah melakukan sejumlah pembahasan mengenai program sekolah gratis. Dengan poin utama yang ditanggung adalah tingkat SLTA atau setara.
Karena kewenangan provinsi hanya ada di sana. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang ingin mengikuti program serupa bisa meminta bantuan keuangan provinsi.(nda)
