PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar lebih untuk bantuan rumah layak huni (RLH). Di mana sebelumnya, rencana pembangunan RLH tersebut sempat ditolak pemprov. Namun berkat perjuangan DPRD Riau, pelaksanaan pembangunan jadi direalisasikan pada tahun ini sebanyak 1.621 RLH. Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Riau Nurzafri akhir pekan lalu.
Diakui dia, proses realisasi RLH tersebut cukup memakan waktu dan perjuangan. Termasuk usulan dari Fraksi Partai Gerindra sendiri. "Sebetulnya kan RLH ini tidak ada pada tahun ini. Namun Alhamdulillah berkat perjuangan kita bersama, termasuk Fraksi Gerindra sendiri pembangunan RLH jadi dilaksanakan," ujar Nurzafri.
Ia menambahkan, pembangunan diharapkan dapat segera dilaksanakan dengan sasaran penerima yang benar-benar tepat. Yakni masyarakat yang mendiami rumah dengan kondisi tidak layak di tempati. Dengan harapan, pemberian RLH kepada masyarakat tersebut dapat membantu penghidupan yang lebih baik lagi.
Sedangkan untuk tahun 2022, program RLH tetap dianggarkan namun dengan menggunakan pokok pikirian (pokir) anggota dewan. Hal itu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri terbaru.
"Kalau tahun depan itu masuk kedalam pokir anggota DPRD. Jadi tidak lagi masuk kedalam program dinas. InsyaAllah 2022 akan tetap ada," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan yang membidangi pembangunan menyampaikan program RLH belum ada progres sama selali atau masih nol persen. Hal itu disebabkan karena kurang tanggapnya OPD terkait dalam merespon regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dimana adanya perubahan regulasi pengadaan RLH terbaru yakni harus melalui pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
"Beberapa minggu lalu, kami membentuk tim percepatan program RLH. Karena kami khawatir program ini tidak terlaksana. Kami undang semua untuk hearing mulai dari Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR kabupaten-kota, BPKAD, Bappeda dan Pemprov Riau. Dan dilanjutkan lagi pertemuan dengan SekdaProv. Setelah melalui beberapa kali pertemuan kita akhirnya menemukan solusi," pungkasnya.
Dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Sebab, bagi calon penerima yang sudah terverifikasi akan segera dibangunkan Rumah Layak Huni dengan anggaran pada kisaran Rp60-70 juta per unit.
"Anggaran bervariasi ada yang Rp60juta, Rp65juta dan Rp70juta tergantung daerah. Kalau tidak salah, Kabupaten Indragiri Hilir itu senilai Rp70 juta. Karena jarak yang membuat berbeda dan lokasinya agak berat. Ada yang melalui sungai sehingga biaya bahan lebih tinggi," sambungnya.(nda)
