"Saya titip ke jajaran Forkopimda, supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1-2 minggu ke depan," ujarnya akhir pekan.
Airlangga memerinci, jumlah kasus aktif di Papua per 3 September masih mencapai 12.378 kasus. Jumlah itu masih meningkat 6,8 persen dibandingkan kondisi 9 Agustus lalu.
‘’Kondisi ini menjadikan provinsi ini memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa Bali) di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus," jelasnya.
Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan kasus aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu di wilayah Sumatera (-48,41 persen) Nusa Tenggara (-71,20 persen), Kalimantan (-60,25 persen), Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen).
Khusus Papua, per 3 September 2021, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu adalah 32.568 kasus (share nasional 0,79 persen), sedangkan kasus aktif seminggu terakhir adalah 12.378 kasus (38 persen). Sementara untuk persentase kumulatif dari awal pandemi sampai 3 September 2021, tingkat kesembuhan 19.832 kasus (60,9 persen), dan tingkat kematian 358 kasus (1,10 persen).
Positivity rate tercatat masih cukup tinggi, terutama di Kab. Supiori (60,0 persen), Mamberamo Tengah (33,3 persen), sehingga jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang cukup tinggi di hanya di Kab. Boven Digoel dan Kota Jayapura yang sudah lebih dari 80 persen.
Jika dilihat dari zonasi risiko, Provinsi Papua termasuk dalam zonasi risiko sedang (zona oranye). Terdapat 15 Kab/Kota dengan risiko rendah (zona hijau), 14 Kab/Kota dengan risiko sedang (zona oranye). Sementara, BOR Provinsi Papua yaitu 36 persen, di atas BOR nasional (22 persen). Sejumlah Kab/Kota BOR masih berada di atas 50 persen, terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen), Mimika, Tolikara, Boven Digul, Jayawijaya (>50 persen).
Pada kesempatan lain Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yakin Indonesia mampu melewati masa sulit karena memiliki dua modal sosial yang kuat yakni gotong royong dan kolaborasi. Dia pun mengapresiasi upaya semua pihak yang bahu membahu tanpa lelah dan tanpa
"Siapa pun bisa berupaya, bahu-membahu berusaha bersama menghadapi pandemi Covid-19," ungkapnya.
Setiap individu menurutnya memiliki peran. Dengan mematuhi dan disiplin protokol kesehatan sudah amat berarti di masa sekarang ini. Kemudian saling mengingatkan antar anggota masyarakat yang lengah menjalankan protokol kesehatan juga tak kalah penting. "Semua terlihat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja, tapi sesungguhnya itu amat berarti dalam menghadapi pandemi," katanya.
Hal lain yang lain bisa dilakukan masyarakat adalah segera divaksinasi. Dalam penyelenggaraan vaksinasi, Johnny menyambut baik kolaborasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai instansi.
Sementara itu, Komisi IX bersyukur antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi masih cukup menggembirakan. Namun demikian, mereka menyoroti keamanan data dari masyarakat yang telah menerima vaksinasi. Jangan sampai insiden kebocoran data yang sebelumnya terjadi beberapa kali juga kemudian terjadi pada data-data vaksinasi.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyebutkan bahwa isu vaksinasi masih sangat dinamis. Meski banyak yang sudah bersedia divaksin, jumlah masyarakat yang menolak divaksin juga cukup tinggi. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dengan data masyarakat untuk menjaga kepercayaan.
"Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan soal keamanan data vaksinasi," jelas Mufida, kemarin (5/9).
Apabila data vaksinasi Presiden saja bisa bocor, lanjut dia, maka kemungkinan data masyarakat juga bisa bocor. Risikonya, data-data tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang akan merugikan si empunya data. Apalagi sekarang data vaksinasi juga menjadi salah satu syarat yang diperlukan masyarakat untuk mengurus banyak hal.
"Saat banyak tempat mensyaratkan penunjukkan bukti telah vaksin, maka keamanan data publik pascavaksinasi menjadi hal yang wajib dilindungi," tegas politikus PKS tersebut.
Sementara itu pakar telematika Roy Suryo meminta sistem aplikasi Peduli Lindungi diperbaiki. Menruut dia aplikasi tersebut sangat mudah untuk dibobol. "Bahkan oleh orang awam yang bukan ahli teknologi informasi (TI)," tuturnya.
Di antara sistem yang dia sorot adalah mudahnya orang mengakses sertifikat vaksin. Yaitu cukup dengan memasukkan tanggal lahir dan NIK saja. Saat ini informasi tanggal lahir dan NIK sangat mudah untuk dicari di internet. Sehingga sangat mudah pula bagi seseorang untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19 milik orang lain.
"Hal itu jelas sangat konyol. Karena siapapun bisa saja memasukkan data orang lain dan mencetak kartu vaksin orang lain tanpa ada verifikasi terlebih dahulu," jelasnya.
Menurut dia sistem PeduliLindungi harus bisa mendeteksi orang yang masuk untuk menagkses sertifikat vaksin adalah orang bersangkutan. Bukan orang lain yang hanya berbekal NIK, tanggal lahir, atau nama lengkap seseorang. Menurut Roy sistem verifikasi untuk akses dokumen sertifikat vaksin bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melalalui kewajiban input on time password (OTP) yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp (WA) ke nomor ponsel milik orang bersangkutan.(sol/ali/jpg/ted)
Laporan: TIM RIAU POS (Pekanbaru)
