“Memang perlu intensifikasi atau ekstensifikasi. Misalnya UPT yang selama ini memberi kontribusi terhadap PAD perlu diawasi, ingat, transparan dan akuntabel. Ini dari sisi pendapatan,” pesannya.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Riau Rahmad Rahim ketika dikonfirmasi perihal rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan. Apakah benar sampai menyentuh angka Rp2 triliun, Ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan rinci.
“Belum sampai ke rasionalisasinya, sekarang masih pembahasan dan berupaya mengejar pendapatan dulu. Dari situ baru bisa diketahui angka rasionalisasi,” singkatnya.
Tuntas Pekan Ini
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2018 diketahui mengalami defisit. Untuk itu diperlukan sejumlah pemangkasan anggaran atau rasionalisasi. Sesuai jadwal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melakukan pembahasan mengenai anggaran apa saja yang akan dipangkas. Targetnya, pembahasan tersebut tuntas dalam pekan ini.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Selasa (10/7).
“TAPD dan Banggar akan menuntaskan pekan ini. Di situ nanti juga bisa diketahui pos anggaran mana saja yang akan kami pangkas. Ya itu mesti dilakukan,” ujar lelaki yang akrab di
sapa Dedet itu.
Sebagai gambaran, Dedet menyebut anggaran yang akan dipangkas berdasarkan tingkat kepentingan terhadap masyarakat luas. Seperti pembangunan infrastruktur dan kegiatan lain yang dianggap bersentuhan dengan masyarakat. Sedangkan untuk pemangkasan, pihaknya akan mengkaji mengenai anggaran perjalanan dinas yang selama ini dirasa cukup boros.
“Ya sekilas kami lihat memang anggaran belanja untuk pegawai cukup besar. Itu akan menjadi kajian bersama. Nantinya akan ada pembahasan juga bersama mitra kerja di OPD,” sebutnya.
Untuk meningkatkan efektivitas rasionalisasi, pihaknya berkeinginan untuk tidak mengurangi target pendapatan asli daerah (PAD). Meski sejumlah OPD kerap mengeluhkan dengan target yang cukup besar.(mng)
