“Yang mereka tau hanya menampung uang. Kemudian dihabiskan beramai-ramai. Tanpa ada keinginan untuk mencari celah menambah pemasukan lain,” tukasnya.
Ia tidak menyalahkan pemprov. Akan tetapi ke depan ia berharap agar mekanisme perekrutan pejabat di lingkup pemprov harus bisa sesuai kompetensi yang diharapkan. Bila perlu melibatkan pihak ketiga yang betul-betul profesional.
“Terlepas dari kompetensi pemangku kepentingan di pemprov, kami bersama Komisi III telah memutuskan untuk membongkar habis kasus ini sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Saat dipastikan kapan pihaknya akan memanggil instansi terkait, Suhardiman menyebut besok (hari ini, red), Senin (2/7) akan melakukan rapat internal bersama Komisi III. Kemudian memanggil tiga instansi yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah melakukan dengar pendapat, barulah pihaknya memanggil pihak Lagoi Resort untuk dimintai penjelasan.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD melalui Komisi III menemukan adanya dugaan penyimpangan kepemilikan saham Pemprov Riau di Lagoi Resort. Lahan milik pemprov yang berada di Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) seluas 20 hektare dikelola oleh swasta untuk dibuatkan sebuah resort mewah. Dari perjanjian awal pemprov seharusnya mendapat deviden sebesar 12,5 persen kepemilikan saham.
Akan tetapi sejak awal mulai lahan tersebut dikelola, DPRD mengklaim belum sepeser-pun uang diterima oleh pemprov. Bahkan hingga kini belum ada rekam jejak berbentuk laporan tertulis mengenai bagi hasil dari saham yang dimiliki. Pihak dewan menduga ada keterlibatan mantan pejabat pemprov yang menjadi komisioner disana untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Asri Auzar juga menegaskan hal yang sama.
“Kalau pemprov tidak tahu ini tidak masuk diakal. Ini kami duga ada penghilangan saham. Itu tidak benar. Akan kami kejar. Kalau memang ada sudah berapa profitnya. Itu harus kita kejar,” tukasnya.
Ia menduga ada upaya oknum untuk menggelapkan profit yang seharusnya didapat pemprov. Secara menyeluruh, dirinya berharap agar DPRD bisa membentuk pansus aset.(nda)
