Dijelaskannya, Pemprov juga sudah mendapatkan informasi bahwa pihak Kanwil memberikan alternatif kepada Pemprov Riau. Yang mana intinya tetap mempersiapkan skenario embarkasi antara, dan juga embarkasi biasa.
“Ini artinya harapan masih ada, yang jelas kita sudah siap dalam persiapan kita sebagai embarkasi antara. Tapi kalau embarkasi biasa tinggal menjalankan, dengan persiapan yang biasa kita jalankan,” jelasnya.
Lebih lanjut mengenai rencana ini, dalam surat terakhir kita minta ketegasan ke Kementrian, mengingat perlu persiapan proses pelelangan sampai hari ini belum ada jawaban tertulis. Karenanya sifatnya berjuang, maka upaya akan terus dilakukan Pemprov Riau secara optimal termasuk persiapan di daerah.
Mantan Pj Bupati Bengkalis ini menceritakan, mulai awal tahun 2018, pada bulan Januari Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, telah mengajukan surat kepada pemerintah persiapan Riau. Selanjutnya pada tanggal 3 April, dilanjutkan Plt Gubri Wan Thamrin Hasyim, kembali mengajukan permohonan.
“Kemudian pada 8 April persiapan kita sudah matang, belum juga ada kejelasan, pada tanggal 10 April Sekda menghadap Dirjen masih ada harapan dan terkahir 30 April Plt Gubri menghadap Menteri agama, belum juga ada jawaban,” katanya.
Tak puas pada 3 Mei saat Menteri Agama ke Riau Plt Gubri kembali menyampaikan permintaan. Tidak juga ada perkembangan, Plt Gubri pada 22 Mei menghadap Kepala Staf Kepresidenan, namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perjuangan yang dilakukan Pemprov Riau ini untuk meringankan beban biaya jamaah calon haji (JCH) asal Riau, yang mencapai Rp6,5 juta per orang, yang digunakan untuk biaya transportasi pesawat, penginapan, konsumsi, selama berada di Batam. Jika Riau jadi embarkasi antara, maka akan menghemat anggaran mencapai Rp35 miliar lebih. Jika dikalikan 5.800 JCH per orang dikenakan biaya Rp6,5 juta.(egp)
