‘’Kalau harus ambil langkah di luar itu tentu harus dikonsultasikan, apalagi menyangkut penganggaran. APBD bisa dilaksanakan kalau ada kebijakan, ini sedang kami koordinasikan untuk mencari formula yang tepat,” ungkap Sekdaprov.
Pemprov Riau dalam mencarikan formulasi dimaksud lanjutnya sedang berkoordiinasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Guna melihat apakah bisa dilakukan pembayaran serta kapasitas ketersediaan anggaran daerah juga masih dikaji.
‘’Karena rekonsiliasi untuk (THR dan gaji ke-13, red) ASN saja masih dikonsultassikan. Kaitan dengan anggaran dan kebijakan baru karena itu tidak disampaikan di awal penyusunan anggaran, makanya harus diikuti mekanisme formulasinya,” beber Sekda.
Sebenarnya dalam penganggaran untuk THR berbasi gaji sudah disiapkan Pemprov Riau bagi ASN. Hanya saja kebijakan sekarang oleh Presiden RI tidak cukup hanya gaji saja dimana ada tunjangan jabatan dan kinerja yang harus dibayarkan. Sehingga Pemda diakuinya harus mencarikan lagi anggaran itu semua, sebab sebelumnya tidak masuk di dana alokasi umum (DAU).
‘’Kesiapan ini yang harus disiapkan dengan baik. Termasuk tenaga harian lepas yang melekat di kegiatan, karena dalam aturan mereka bukan honorer, kita harus memperhatikan sebagai fungsi tanggung jawab dalam proses pelayanan, kondisi ini sebagai kebijakan baru, dan harus diselesaikan segera, makanya harus menggunakan prinsip rekonsiliasi yang benar. Sedang dibahas,” pungkasnya.(egp)
