“Belum ada OPD yang menyampaikan. Tapi itu tetap jadi atensi dalam pelelangan dan menjadi kewenangan instansi terkait yang melakukan pelelangan melalui ULP,” kata Indra yang membawahi unit pengadaan Pemprov Riau.

Dijelaskannya, hingga pertengahan April 2018, paket proyek yang sudah masuk di ULP sebanyak 128 paket dengan pagu Rp888 miliar lebih. Di mana yang telah selesai dilelang sebanyak 101 paket dengan nilai Rp742 miliar lebih.

 “Dari yang telah dilelang, terjadi efisiensi sebesar Rp73 miliar lebih atau 9 persen dari pagu awalnya,” tambahnya.

Pelelangan sekarang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diungkapkan Indra sedang berproses sekitar 27 paket. Agar pekerjaan proyek pemerintah dapat berjalan optimal dan hasil pekerjaan juga maksimal, Indra berharap kepada OPD agar memonitor para peserta lelang.

 “Karena untuk perusahaan yang bermasalah itu kewenangan OPD untuk dimasukkan dalam daftar hitam,” pungkasnya.(egp)