Pihaknya juga sudah sempat melakukan aksi demo di lokasi kebun, menolak adanya perambahan hutan dan lahan warga. Namun, sampai saat ini tidak ada respon positif dari pihak perusahaan. Menurut dia jalan satu-satunya adalah mengadukan ke DPRD. Dengan harapan apa yang dirasakan warga tanah putih dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap pemerintah dan penegak hukum dapat turut andil atas masalah ini. Karena menurutnya hal itu merupakan masalah bersama. Bukan hanya masyarakat Tanah Putih, Kabupaten Rohil.
“Kami sangat mengutuk siapa saja yang menjual lahan masyarakat dan memanfaatkan hutan untuk kepentingan pribadi. Termasuk juga oknum yang membekingi penggarapan lahan itu,” tegasnya.
Sementara anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Rohil Asri Auzar menyebut akan segera menindaklanjuti laporan mahasiswa itu. Dari laporan yang ia terima, memang lahan yang digarap oleh PT PL tidak mengantongi izin dari pemerintah. Ia juga berjanji akan segera berkunjung ke lokasi dan menemui warga Tanah Putih.
“Saya minta penegak hukum segera menindaklanjuti masalah ini. Kalau memang tidak ada izin langsung tangkap. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Saya tidak ingin ada peristiwa yang tidak diinginkan. Karena emosi masyarakat sudah meluap-luap,” tegasnya.(nda)
