Lebih jauh disampaikan Mansyur, kelebihan bayar yang ditemukan Pansus didapat setelah mendapat laporan LKPj kepala daerah. Selanjutnya, laporan itu dibahas dan diteliti oleh Pansus.
“Secara mendetail kami bahas dan ditelaah. Mana yang menyimpang, kami akan luruskan ini,” terang politisi PKS itu.
Ia memastikan seluruh permasalahan yang ada pada LKPj akan rampung pada pekan ini. Karena pihaknya juga diburu waktu. Jika sesuai jadwal Pansus sudah haris mendapat hasil pada 23 April mendatang.
Di sisi lain Wakil Ketua Pansus LKPj Aherson mengakui memang ada banyak silpa pada pembayaran gaji pegawai. Pihaknya sudah pernah menanyakan kepada Pemprov Riau. Akan tetapi belum ada jawaban pasti.
“Saya belum cek secara detail. Kalau memang ada kelebihan bayar oleh RSUD Petala Bumi, maka SKPD-nya harus bertanggung jawab. Bisa jadi temuan BPK itu Nanti,” pungkasnya.
Ia juga sangat menyayangkan perihal kelebihan bayar itu. Karena pada 2017 lalu dewan telah berupaya melakukan rasionalisasi. Namun kenyataannya masih ditemukan kelebihan bayar. Yang seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih penting.
“Bukankah ada Pergub dan ada Perda. Kenapa RSUD Petala Bumi masih ada kelebihan bayar? Itu yang dipertanyakan. Dia harus tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu Direktur Utama RSUD Petala Bumi Dr Silvana saat dihubungi Riau Pos terkait masalah itu tidak menjawab. Bahkan pesan singkat yang dikirim ke nomor selularnya juga tidak dibalas.(nda)
