Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Riau Eva

Revita mendampingi Plt Gubri mengatakan yang hadir unsur pimpinan dalam kesempatan kemarin hanya dua gubernur. Yakni Plt Gubri dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sementara beberapa provinsi lain hanya diwakili pejabat daerah seperti Jabar, Jatim, DKI dan Sumsel serta Bali.

Diceritakannya melalui kegiatan yang sudah dimulai sejak 25 November di Semarang, disepakati untuk terbitnya buku panduan menyusun tentang integritas. Sehingga daerah bisa membentuk lembaga berintegitas ke depannya.

“Kami berembuk dari Selasa hingga tadi (kemarin, red). Dibagi lima komisi, dalam komitmen pembentukan komite integritas,” ungkapnya.

Eva Revita sendiri dalam kesempatan tersebut masuk komisi III. Sementara perwakilan Pemprov Riau lainnya yakni Dirut RSUD dr Nuzelly Husnedi MARS masuk komisi I yang membahas tentang penegakan pemberantasan KKN. Sehingga lanjutnya, secara menyeluruh disiapkan bagaimana cara menyusun, segala macam tahapan dan tindak lanjut buku panduan. Serta poin penting sudah didapatkan. Di mana kesepakatan-kesepakatan tentang menegakkan integritas di Riau sudah harus dimulai sesuai instruksi Plt Gubri.

“Ada empat poin, salah satunya tunas integritas, adalah person seperti SKPD, setelah itu menjadi komite. Sudah dua bulan lalu workshop di Riau oleh KPK melalui TOT sehingga kami terus berkomitmen untuk mewujudkannya,” papar Eva.(egp)