Sesuai kontrak, pengalihan pengelolaan blok ini dari Chevron ke Pertamina akan dilakukan 8 Agustus 2021. Archandra juga menambahkan, cadangan Blok Rokan itu berkisar antara 500 juta barel of oil sampai 1,5 miliar tanpa teknologi EOR.
Dengan adanya keputusan ini, pemerintah dan Pertamina secepatnya akan menandatangani dokumen syarat dan kondisi yang disepakati/TNC.
Sementara itu Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menuturkan, sejak awal Pertamina tidak ragu mengambil alih Blok Rokan. Hal itu bukan tanpa dasar. Pengalaman dalam menggarap sumur tua di seluruh Indonesia menumbuhkan percaya diri Pertamina untuk mengelola blok migas terbesar di Sumatera itu. “Jadi, memang kalau kesiapan Pertamina sendiri baik pendanaan atau teknologi sudah kami persiapkan. Kami sudah punya rencana detail untuk pengelolaan,” ujar Adiatma kepada Riau Pos, Selasa (31/7).
Saat ditanya detail kesiapan Pertamina, dirinya belum bisa memberi penjelasan rinci. Karena saat diwawancarai Riau Pos, dia sedang tidak memegang data. Tapi yang pasti, teknologi yang telah disiapkan Pertamina jauh lebih baik dari PT CPI. Sehingga ia meyakini produktivitas Blok Rokan akan lebih baik di tangan Pertamina nantinya. “Dalam penggunaan teknologi kami sudah sejak tahun 1992. Apalagi ini kan lapangannya besar. Maka teknologi mudah saja,” katanya. Begitu juga dari segi pendanaan. Dirinya tidak menjelaskan secara detail. Namun yang pasti Pertamina siapkan budget yang cukup untuk mengelola Blok Rokan.
Harus Gandeng Daerah
Selasa (31/7), menjadi gong perjuangan rakyat Riau meminta keadilan dari sisi ekonomi, sosial dan teknis agar dilibatkan dalam mengelola Blok Rokan ke depannya. Kesepakatan bersama segenap lapisan masyarakat Riau yang berhimpun malam tadi, atau dua jam setelah keputusan tidak diperpanjangnya PT CPI sebagai operator pengelola Blok Rokan. Pertemuan dilaksanakan di Balai Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Dihadiri seluruh tokoh masyarakat Riau dan seluruh elemen dari mahasiswa hingga alim ulama cerdik pandai dan para tokoh.
Kegiatan ditaja Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan menghasilkan kesepakatan agar Pertamina nantinya selaku operator wajib menggandeng daerah dan mengedepankan seluruh kepentingan rakyat Riau dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Dengan demikian terwujud keadilan merata bagi seluruh wilayah di Riau yang telah dikeruk kekayaannya. “Kami siap berjuang untuk Riau apabila Pertamina nanti tidak mengikutsertakan daerah,” kata Presiden BEM se Riau sepakat dalam pertemuan malam tadi.
Sementara itu Ketua MKA LAM Riau Al azhar yang memimpin pertemuan didampingi Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar, tokoh masyarakat Wan Abu Bakar, dan ratusan tokoh dan elemen masyarakat lainnya yang hadir semua bersepakat pembahasan lebih lanjut agar perjuangan dilibatkan dalam mengelola Blok Rokan dilanjutkan sampai ke Kementerian ESDM dan PT Pertamina. “Semangat Riau merebut Blok Rokan tidak akan surut. Siapa pun yang menjadi operatornya, kita tetap inginkan keadilan bagi masyarakat Riau,” ujar Al azhar.
Menurut Al azhar, keputusan Kementerian ESDM tersebut tetap diterima oleh Riau. Namun Riau memiliki tuntutan-tuntutan kepada negara yang harus dipenuhi. Poin tuntutan bersama dengan pemangku adat, ormas, tokoh masyarakat, akademisi, aparatur negara, dan lainnya akan dituangkan dalam aksi perjuangan. “Riau menuntut keadilan, termasuk juga keterlibatan daerah dalam mengekplorasi sumur minyak tersebut. Kita akan hitung-hitung kalkulasinya, mulai dari kalkulasi ekonomi, teknis dan juga sosial,” bebernya.
